LHOKSUKON, BISAAPA.CO.ID | Persoalan di sekitar wilayah operasional Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan Petroflexx Prima Daya (PPD) di Cluster IV, Aceh Utara, kembali menjadi sorotan. Masyarakat di lingkar perusahaan ini sudah lama mengeluhkan dampak negatif dari keberadaan perusahaan besar tersebut. Alih-alih mendapatkan kesejahteraan, mereka justru menghadapi pengangguran dan kesulitan ekonomi yang semakin parah. Rabu, 4/12/2024.
Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Wilayah Aceh, Iswandi, menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia mendesak PGE dan PPD untuk membuka ruang dialog terbuka dengan Forum Bersama (FORBES), yang selama ini menyuarakan aspirasi masyarakat terdampak.
“Masyarakat butuh solusi, bukan janji. Perusahaan harus duduk bersama dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan warga,” ujar Iswandi.
Seharusnya, kehadiran perusahaan skala besar seperti PGE dan PPD membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Lapangan pekerjaan baru, dukungan untuk UMKM, dan perbaikan infrastruktur adalah harapan yang wajar. Namun, kenyataan yang dihadapi justru sebaliknya. Banyak warga lokal yang kehilangan mata pencaharian, sementara janji kesejahteraan dari perusahaan masih jauh dari kenyataan.
“Kita melihat bagaimana masyarakat di sekitar perusahaan malah menderita. Pengangguran terus meningkat, sementara potensi lokal seperti UMKM tidak mendapatkan dukungan. Ini harus segera diubah,” lanjut Iswandi.
Regulasi yang Harus Ditaati
Iswandi juga menyoroti pentingnya perusahaan mematuhi kewajiban tanggung jawab sosial mereka, yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Corporate Social Responsibility (CSR). Regulasi ini mewajibkan perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.
“CSR itu bukan pilihan, tapi kewajiban. PGE dan PPD harus transparan dan benar-benar menjalankan program CSR yang berdampak nyata bagi masyarakat. Jangan sampai perusahaan besar hanya mengambil keuntungan tanpa memikirkan dampaknya pada lingkungan sekitar,” tegasnya.
Langkah Konkret Diharapkan Segera
LMND Aceh berharap perusahaan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini. Dialog terbuka dengan masyarakat dan transparansi dalam menjalankan program CSR adalah langkah awal yang penting.
“Kita ingin perusahaan menjadi mitra pembangunan, bukan sumber penderitaan. Jika perusahaan menjalankan kewajiban sosialnya dengan benar, masyarakat sekitar pasti merasakan manfaatnya,” tutup Iswandi.
Dengan dialog dan komitmen yang jelas, diharapkan situasi ini bisa berubah. Masyarakat sekitar perusahaan pantas mendapatkan kesejahteraan, bukan janji kosong.(*).
