Banda Aceh | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) terbanyak yang belum tanda tangan kontrak hingga Senin, 17 November 2025, dengan 22 paket dari total 42 paket strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) 2025.
Dilihat dari situs resmi P2K APBA 2025, menunjukkan delapan OPD dengan realisasi fisik aktivitas strategis APBA-P 2025 di bawah 50 persen, dengan Perkim Aceh memimpin dengan 175 paket.
Disusul Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) menyusul dengan 16 paket, diikuti Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Aceh dengan 13 paket, dan Dinas Syariat Islam dengan 1 paket.
Total ada 1.342 paket APBA-P yang dikelola Aceh tahun anggaran 2025, dengan nilai mencapai Rp 1,278 triliun. Dari jumlah tersebut, 583 paket sudah mencapai 95 persen realisasi fisik, 342 paket berada di angka 76-94 persen, dan 175 paket masih di bawah 50 persen.
