“Surat itu bukan ke PBB, tapi kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh,” kata Mualem.
Banda Aceh | Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau dikenal Mualem mengklarifikasi kabar bahwa Pemprov Aceh telah mengirimkan surat permintaan bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut Mualem, terdapat kesalahpahaman terkait informasi yang beredar di masyarakat.
“Surat itu bukan ke PBB, tapi kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh,” kata Mualem usai acara penyerahan bantuan secara simbolis dari Kementerian Sosial RI di Banda Aceh, Selasa (16/12/2025).
Sementara itu, Juru bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA, juga menjelaskan bahwa surat permintaan bantuan tersebut dialamatkan ke UNDP dan UNICEF, bukan PBB.
UNDP dan UNICEF adalah lembaga internasional yang merupakan bagian dari PBB dan bekerja secara internasional di ratusan negara, termasuk Indonesia.
“Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB,” kata MTA.
Ia menjelaskan bahwa banjir bandang dan tanah longsor di Aceh masih berstatus bencana tingkat provinsi, sehingga pemerintah pusat sebatas terlibat dalam supervisi.
Oleh karena itu, Pemprov Aceh perlu melakukan langkah-langkah penting, termasuk mengundang lembaga kemanusiaan untuk terlibat pemulihan pascabencana. UNDP dan UNICEF dimintai bantuan karena berstatus sebagai mitra strategis pemerintah Indonesia.
MTA berharap mereka tetap memiliki program pendampingan perlindungan anak di Aceh dan pemulihan pascabencana.
“Tim komunikasi Presiden Prabowo Subianto telah meminta keterangan kepada Pemprov Aceh soal permintaan bantuan tersebut. Presiden menyambut positif dan mendukung langkah Pemprov Aceh,” tambah MTA.
