LHOKSEUMAWE | Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh, Nazaruddin, menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe tahun 2026.
Menurutnya, APBK ini merupakan sebuah kegagalan kebijakan yang sistematis karena mengabadikan siklus anggaran yang tidak produktif.
Nazaruddin menilai struktur APBK yang sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat dan hanya mengalokasikan 7 persen untuk belanja modal mencerminkan ketergantungan pada jalur yang ada yang berbahaya.
“Kota ini terperangkap dalam logika fiskal yang memprioritaskan kelangsungan birokrasi ketimbang menciptakan barang publik berupa infrastruktur dan layanan dasar yang berkualitas bagi warganya,” ujarnya.
Dia menilai situasi ini menciptakan dominasi eksekutif yang tidak sehat dan mereduksi proses anggaran menjadi sebuah formalitas belaka.
“Jauh dari semangat akuntabilitas dan checks and balances yang menjadi fondasi tata kelola yang baik,” ungkapnya.
Nazaruddin menekankan perlunya reformasi fiskal yang berani untuk memutus siklus ini.“Legislatif harus bangkit dari fungsi pengawasnya yang lemah, sementara eksekutif harus berani menggeser paradigma anggaran dari yang konsumtif menjadi investatif,” pungkasnya.
