Aceh Timur | Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Daerah II Simpang Ulim, Wilayah Peureulak, menolak rencana penambahan 4 Batalyon di bumi Serambi Mekkah tersebut.
Hal itu di sampaikan oleh ketua JASA DII Simpang Ulim, Chairul Akbari, kepada BisaApa.co.id pada Selasa 29 April 2025. Ia menyebut bahwa langkah itu akan mengembalikan rasa trauma kepada masyarakat Aceh.
Menurutnya, pihak pemerintah RI dan GAM telah mencapai perdamaian selama hampir 20 tahun, dan genjatan senjata telah berhasil menjaga ketentraman di Aceh.
“Masyarakat Aceh tidak membutuhkan Batalyon teritorial, tidak membutuhkan penambahan prajurit. Aceh dalam kondisi aman. Perencanaan ini seperti sesuatu yang dipaksakan”, ujar Chairul.
Dijelaskannya, pemerintah sebaiknya memprioritaskan penyelesaian masalah urgensi seperti lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan, bukan menambah pasukan yang dapat menimbulkan kesan bahwa Aceh masih dalam situasi konflik.
“Kemiskinan seperti yang diberitakan media itu sebenarnya tidak benar. Aceh tidak miskin tetapi di miskinkan”, imbuhnya.
Lebih lanjut, Chairul mengajak Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap masyarakat Aceh yang masih memiliki luka lama dan trauma. Prioritas pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan lebih efektif dalam membangun kepercayaan dan stabilitas di Aceh.
“Saya melihat sudah banyak penolakan dari berbagai pihak tentang wacana pembangunan batalyon ini. Seharusnya kebijakan tersebut dilakukan di daerah yang sedang terganggu kestabilan keamanan nasional, dan Aceh tidak membutuhkan itu,” tegas Chairul.
“Kami atas nama masyarakat Aceh terutama yang merasakan pahitnya konflik, “menolak penambahan batalyon di tanah rencong ini” pungkasnya lagi.
