BANDA ACEH | Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh meminta Menteri Pertanian Amran Sulaiman menarik pernyataan soal penyegelan 250 ton beras ilegal di Kawasan Bebas Sabang, agar tidak memicu ketegangan dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Pernyataan Mentan berpotensi mengganggu keharmonisan Aceh-Pemerintah Pusat, apalagi saat revisi UU Pemerintahan Aceh sedang panas,” kata Ketua KADIN Aceh, Muhammad Iqbal, pada Senin, 25 November 2025.
Iqbal menegaskan, Sabang adalah kawasan bebas tata niaga yang dilindungi UU 37/2000 dan UU 11/2006.
Ia mendesak Amran hormati kewenangan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), yang telah keluarkan izin impor resmi.
“Ini preseden buruk bagi investasi Aceh. Sabang sedang butuh dukungan, bukan sorotan,” ujarnya.
Sebelumnya, Amran Sulaiman menyegel beras dari Thailand. Ia menuding ada upaya terencana tanpa izin.
Amran menyebut stok nasional cukup (3,8 juta ton), impor tak perlu Prabowo ingin swasembada. Aceh surplus 871 ribu ton, Sabang 970 ton. Amran juga meminta polisi mendalami kasus tersebut.
