JAKARTA | Ketegangan dalam aliansi NATO memuncak setelah Gedung Putih secara terbuka menyatakan bahwa penggunaan kekuatan militer “selalu menjadi opsi” dalam upaya Amerika Serikat untuk mengakuisisi Greenland, wilayah otonom Denmark di Arktik.
Pernyataan juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, pada Selasa (6/1/2026) itu menegaskan bahwa menguasai Greenland adalah prioritas keamanan nasional AS untuk menangkal pengaruh Rusia dan China, mengikuti momentum dari intervensi militer AS di Venezuela.
Pernyataan ini langsung memicu gelombang kekhawatiran di Eropa mengenai retaknya hubungan transatlantik.
Di pihak lain, pemerintah Greenland dan Denmark telah berulang kali meminta dialog untuk meredakan ketegangan, termasuk permintaan pertemuan mendesak dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang hingga kini belum terjawab.
Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menegaskan dengan tegas bahwa pulau tersebut “tidak untuk dijual” dan masa depannya hanya ditentukan oleh rakyatnya.
Posisi ini mendapat dukungan solid dari sejumlah negara inti Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Polandia, yang bersama Denmark siap membela prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah.
Situasi kini berada dalam kebuntuan diplomatik. Sementara AS, dengan pangkalan militer yang sudah ada di Greenland, terus melanjutkan desakan dan ancaman implisitnya, sekutu-sekutu NATO-nya justru bersatu melawannya.
Ambisi Presiden Donald Trump terhadap Greenland, yang didorong oleh nilai strategis dan sumber daya mineralnya, berpotensi menjadi ujian terberat bagi kohesi NATO dalam beberapa dekade terakhir, terutama jika AS benar-benar mempertimbangkan tindakan militer terhadap sekutu pendirinya sendiri, Denmark.
