LHOKSEUMAWE | Pemerintah Kabupaten Toba dikritik karena dinilai tidak peduli dengan mahasiswa asal Toba yang berada di Aceh yang terdampak bencana musibah banjir.
Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Komisariat Universitas Malikussaleh, Paulus Ardi Pernando Berutu, mengatakan bahwa mahasiswa Toba di Aceh mengalami kesulitan serius akibat bencana, namun tidak ada perhatian dari pemerintah daerah.
Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Toba yang sedang menempuh pendidikan di berbagai wilayah Aceh mengalami kesulitan serius akibat bencana besar yang melanda beberapa hari terakhir.
Pemadaman listrik dalam durasi panjang, jaringan komunikasi yang tidak stabil, serta kenaikan harga sembako secara drastis membuat mahasiswa berada dalam kondisi penuh tekanan.
“Teman-teman mahasiswa di Aceh benar-benar sedang berjuang. Listrik padam, jaringan hampir tidak ada, dan harga sembako melonjak hingga tidak masuk akal. Dalam kondisi seperti ini, kami tidak melihat adanya langkah konkret atau komunikasi dari Pemerintah Kabupaten Toba. Ini sangat mengecewakan,” ujar Paulus.
Ia menilai bahwa pemerintah daerah seharusnya mengambil inisiatif lebih cepat untuk memastikan keselamatan warganya, termasuk mahasiswa yang berada di luar daerah.
Paulus menekankan bahwa mahasiswa merupakan bagian penting dari masa depan daerah, sehingga sudah sewajarnya pemerintah memberikan perhatian khusus, terlebih dalam situasi genting.
“Pemerintah Kabupaten Toba tidak bisa hanya diam. Mereka memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan putra-putri daerah yang sedang berkuliah di Aceh mendapatkan perlindungan. Minimal ada pendataan, komunikasi, bahkan bantuan darurat. Keterlambatan ini justru menunjukkan lemahnya kepedulian terhadap mahasiswa,” lanjutnya.
LMND Komisariat Universitas Malikussaleh mendesak Pemerintah Kabupaten Toba untuk segera mengambil langkah-langkah nyata, mulai dari mendata mahasiswa asal Toba di Aceh, membangun komunikasi darurat, hingga menyalurkan bantuan logistik atau finansial bagi mahasiswa yang terdampak.
“Kami berharap pemerintah tidak menunggu keadaan semakin buruk. Bencana ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem respons cepat terhadap warga yang berada di luar daerah. Mahasiswa adalah aset masa depan Toba, dan sudah sewajarnya pemerintah hadir mendampingi mereka dalam situasi krisis seperti ini,” tutup Paulus.
