ACEH TIMUR | Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, memimpin rapat validasi data pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi korban banjir di Aceh Timur.
“Kami hari ini merumuskan proses perencanaan pembangunan Huntara bagi korban banjir di Aceh Timur. Kita harus segera bergerak, apalagi menghadapi Ramadhan. Meski ada kendala tanah seperti di Lokop, pemerintah akan menyelesaikannya dengan baik,” kata Al-Farlaky.
Rapat yang berjalan di aula pendopo bupati pada 3 Januar 2026 tersebut, bertujuan memfinalisasi data dan mempercepat proses pembangunan Huntara.
Al-Farlaky menyatakan, jumlah rumah terdampak banjir mencapai 4.558 unit rusak berat atau hilang, 4.705 unit rusak sedang, dan 9.043 unit rusak ringan.
“Data harus benar-benar jelas, akurat, dan tidak berubah-ubah. Status tanah Huntara juga harus diperjelas oleh para camat agar tidak menimbulkan masalah di lapangan,” tegas Al-Farlaky.
Pembangunan Huntara akan dilakukan secara komunal dan individual di beberapa kecamatan, dengan skema Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang memilih tidak menempati Huntara.
Dalam rapat tersebut, Al-Farlaky juga turut menghadirkan perwakilan PT Adhi Karya dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
PT Adhi Karya direncanakan menangani pembangunan Huntara komunal dalam satu kawasan, sementara BNPB akan menangani pembangunan Huntara individual di atas lapak tanah milik keluarga terdampak.
“Kita Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kembali menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan pascabencana dengan memastikan validitas data dan koordinasi lintas pihak berjalan optimal,” pungkas Al-Farlaky.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan pembangunan Huntara rampung pada awal Februari 2026, sebelum bulan Ramadhan.
