KHARTOUM, SUDAN | Konflik di Sudan semakin memanas setelah perebutan kekuasaan antara dua jenderal, Abdel Fattah al-Burhan yang memimpin militer Sudan (SAF), dan Muhammad Hamdan Dagalo alias Hemedti yang memimpin kelompok paramiliter Rapid Support Force (RSF). Konflik ini telah menyebabkan penderitaan warga sipil dan destabilisasi di Sudan.
Latar belakang konflik ini terkait dengan revolusi populer yang menggulingkan Presiden Omar al-Bashir pada April 2019 dan pembentukan Dewan Kedaulatan Transisi (TSC) yang diisi pihak militer dan sipil.
Namun, kepentingan geopolitik juga memainkan peran penting dalam konflik ini, dengan Sudan menjadi sasaran proyek normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara di Timur Tengah.
Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) memiliki kepentingan strategis di Sudan, termasuk menjaga stabilitas dan pengaruh di kawasan tersebut.
Kedua negara ini telah menjalin hubungan dengan beberapa pemimpin militer Sudan, termasuk al-Burhan dan Dagalo.
Konflik ini telah memicu kemarahan dan konflik antara al-Burhan dan Dagalo, yang keduanya memiliki ambisi kekuasaan dan pengaruh di Sudan.
Sementara itu, warga sipil Sudan terus menderita akibat konflik ini, dengan banyak yang terpaksa mengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Dunia internasional telah menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk menyelesaikan konflik ini.
Namun, dengan kepentingan geopolitik yang kompleks dan ambisi kekuasaan yang kuat, penyelesaian konflik ini tampaknya masih jauh dari harapan.
| Laporan: Nanda Rizki
