ACEH TIMUR | Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menggelar pertemuan dengan manajemen PT Pupuk Indonesia untuk membahas persoalan distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Aceh Timur.
Pertemuan tersebut membahas tiga hal utama, yaitu kelangkaan pupuk, harga yang dijual di atas HET, dan akses petani untuk mendapatkan pupuk subsidi.
Bupati Al-Farlaky menjelaskan bahwa pertemuan ini digelar untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat, khususnya petani, terkait persoalan pupuk di lapangan.
“Kami ingin memastikan bahwa distribusi pupuk bersubsidi berjalan lancar dan petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang sesuai,” kata Al-Farlaky.
Senior Manager PT Pupuk Indonesia Wilayah Regional 1A, Benney Farlo, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap kinerja distributor dan kios pupuk di Aceh Timur.
“Kami memiliki sistem evaluasi terjadwal dengan sejumlah parameter penilaian. Kios yang tidak perform dan terbukti menjual pupuk di atas HET, setelah diverifikasi, akan langsung diblacklist tanpa toleransi,” tegas Benney.
Benney juga mengungkapkan bahwa terdapat 21 kios pupuk di Aceh yang telah diblacklist karena melanggar ketentuan harga. Namun, khusus di Kabupaten Aceh Timur, belum ditemukan pelanggaran yang mengarah pada sanksi tersebut.
Bupati Al-Farlaky menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas Pertanian dan Penyuluhan, serta PT Pupuk Indonesia untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan lancar.
“Kami akan segera menggelar rapat koordinasi bersama kelompok tani dan PT Pupuk Indonesia di setiap wilayah kerja untuk meningkatkan transparansi dan memastikan petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang sesuai,” jelas Al-Farlaky.
