Pidie Jaya | H-2 menjelang pembukaan MTQ Aceh di Pidie Jaya, kembali digemparkan dengan adanya Insiden dugaan pemukulan terhadap Kepala Dapur MBG Yayasan Pionir di Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, oleh Wakil Bupati Pidie Jaya, dan telah memicu gelombang kekecewaan masyarakat.
Organisasi Kepemudaan, khususnya Dewan Pimpinan Wilayah – Arah Pemuda Aceh (DPW ARPA) Pidie Jaya, menilai bahwa perilaku kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan, apalagi dilakukan oleh seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.
“Kami mengecam keras segala bentuk kekerasan dan tindakan premanisme, terlebih jika dilakukan oleh pejabat publik. Kami menuntut agar pihak penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan kekerasan yang terjadi dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” kata Ketua DPW ARPA Pidie Jaya, Dedi Saputra.
Menurutnya, tindakan seperti itu mencoreng wibawa pemerintahan daerah dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Ia juga menyatakan keprihatinannya terhadap insiden tersebut.
Oleh hal itu, pihak ARPA Pijay mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menolak segala bentuk intimidasi dan kekerasan dalam ruang publik maupun pemerintahan.
“Pemimpin seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan sebaliknya. Bila tindakan seperti ini dibiarkan, maka akan muncul preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang beradab,” tambah Dedi.
Langkah yang Didesak oleh Publik:
– Penegakan hukum secara transparan dan adil oleh aparat kepolisian terhadap dugaan kekerasan tersebut.
– Evaluasi etika dan perilaku pejabat publik oleh pihak berwenang, termasuk lembaga etik pemerintahan daerah.
– Perlindungan terhadap korban dan saksi agar tidak terjadi tekanan atau intimidasi selama proses hukum berlangsung.
– Gerakan moral pemuda anti-premanisme untuk menjaga marwah daerah dan memastikan kepemimpinan di Pidie Jaya berjalan dengan santun, beretika, dan berkeadilan.
Dedi Saputra menegaskan bahwa gerakan moral ini bukan untuk menyerang individu, tetapi untuk menegakkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan integritas pejabat publik di Kabupaten Pidie Jaya.
