BANDA ACEH | Pemerintah Aceh secara resmi menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, untuk ikut terlibat dalam penanganan pascabencana banjir longsor di Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan bahwa dua lembaga itu dinilai punya pengalaman untuk menangani pascabencana seperti tsunami 2004 lalu yang melanda Aceh.
“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Muhammad MTA pada Minggu, 14 Desember 2025.
Pihaknya juga sudah bersurat ke dua lembaga itu secara resmi karena kebutuhan untuk pemulihan.
“Benar (sudah menyurati). Mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan kami rasa sangat dibutuhkan,” katanya.
Pemerintah Aceh menilai eskalasi kerusakan infrastruktur akibat diterjang banjir longsor di 18 kabupaten kota cukup luas dan membuat ratusan warga kehilangan nyawa dan sebagian dinyatakan hilang hingga pekan ketiga bencana.
Pihaknya juga mencatat hingga hari ini sudah ada 77 lembaga dan 1.960 relawan yang masuk ke Aceh dalam upaya pemulihan bencana Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional.
“Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini,” kata Muhammad MTA.
Dari data posko tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh update Minggu (14/12) Pukul 13:36 WIB korban meninggal dunia sebanyak 419 jiwa dan hilang 32 orang.
Sementara pengungsi 474.691 jiwa. Bencana ini juga merusak 258 unit kantor, 287 tempat ibadah, 305 sekolah, 431 pesantren, 206 RS dan Puskesmas, 461 titik jalan dan 332 jembatan rusak.
