ACEH TIMUR | Pemerintah Kabupaten Aceh Timur akhirnya membayar utang sisa penghasilan tetap (Siltap) perangkat gampong yang tidak dibayarkan pada masa pemerintahan sebelumnya.
Kebijakan pembayaran itu dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbub) Aceh Timur Nomor 44 Tahun 2026 tertanggal 23 Oktober 2026.
“Sisa Siltap kurang bayar pada sumber pajak dan retribusi daerah terjadi pada tahun anggaran 2024 dan 2025 masa periode pemerintah daerah sebelumnya, kita bayar sekarang,” ujar Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, Kamis, 19 November 2026.
Bupati Al-Farlaky merincikan, sisa kurang bayar tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.127.705.344. Sementara tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.819.759.788. Keduanya bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
Pada tahun anggaran 2024, sisa kurang bayar pada dana pajak daerah sebesar Rp2.000.635.104. Sedangkan retribusi daerah sebesar Rp127.070.240.
Sementara pada tahun 2025, pajak daerah sebesar Rp2.698.039.700 dan retribusi daerah sebesar Rp121.720.088.
Tidak hanya itu, Bupati Al-Farlaky juga membayarkan sisa Siltap yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong (ADG) tahun 2025 selama satu bulan sebesar Rp7.441.152.000. Jumlah itu merupakan bagian dari dua bulan yang tidak dibayarkan dengan total anggaran Rp14.883.191.900.
“Sedangkan sisa satu bulan lagi akan dibayar tahun 2027 mendatang,” jelasnya.
Jika ditotal, utang Siltap yang dibayarkan pada tahap ini mencapai Rp12.388.617.132, yang terdiri dari Rp4.947.465.132 untuk kurang bayar pajak dan retribusi 2024-2025, ditambah Rp7.441.152.000 untuk ADG 2025.
Tepati Janji ke APDESI
Bupati Al-Farlaky menegaskan, pembayaran ini merupakan bentuk komitmennya kepada para perangkat gampong. Ia menyebut, janji tersebut sudah disampaikan sejak pelantikan pengurus APDESI Aceh Timur beberapa bulan lalu.
“Sesuai janji saya saat pelantikan pengurus APDESI Aceh Timur beberapa bulan lalu. Saat fiskal daerah membaik, sisa Siltap akan saya bayarkan walaupun itu beban masa pemerintah dulu,” cetusnya.
Menurut dia, Siltap bukan sekadar angka di atas kertas. Siltap adalah hak perangkat gampong yang bekerja melayani masyarakat di garis paling depan. Karena itu, meski utang tersebut bukan berasal dari masa kepemimpinannya, pemerintah daerah tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikannya.
APDESI Apresiasi Langkah Bupati
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Timur, Rizalihadi, menyambut baik kebijakan tersebut.
Ia menilai, langkah Bupati Al-Farlaky merupakan kebijakan yang berani, karena bersedia membayar Siltap kurang bayar tahun 2024 dan 2025, meski utang itu tidak terjadi pada masa Bupati Al-Farlaky memimpin.
“Ini bentuk sebuah kebijakan yang sangat menyentuh kepentingan pemerintah gampong di Aceh Timur dari Bupati Al-Farlaky. Tentu kami mengapresiasinya,” kata Rizalihadi.
Rizalihadi berharap, dengan dibayarkannya sisa Siltap tersebut, semangat kerja perangkat gampong semakin meningkat dalam melayani masyarakat. Ia juga berharap pemerintah daerah terus menjaga komitmen dalam pembayaran Siltap tepat waktu pada tahun-tahun berikutnya.

























