Oleh: Sofyan, S.Sos (Pemerhati Politik Aceh).
Paska MOU Helsinki 2005, Aceh menapaki jalan damai yang diharapkan membawa stabilitas politik, keadilan sosial, dan pembangunan yang inklusif. Namun, dalam praktiknya muncul berbagai dinamika yang menimbulkan pertanyaan atas konsistensi negara terhadap semangat kesepakatan tersebut.
Salah satu isu terkini adalah implementasi proyek strategis nasional (PSN) di wilayah barat selatan Aceh, yang dinarasikan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional, terutama di bidang pangan dan infrastruktur.
Pertanyaannya, apakah proyek ini benar-benar dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau justru merupakan bentuk “soft militarization“, upaya negara mengendalikan wilayah-wilayah strategis secara halus lewat pendekatan sipil?
Mengutip Samuel Huntington dalam “Political Order in Changing Societies“, ia membahas hubungan antara institusi militer, stabilitas politik, dan pembangunan nasional, termasuk bagaimana negara menggunakan militer secara langsung atau tidak langsung untuk mengatur masyarakat.
4 Faktor Pengaruh Dalam Teori Penggalangan Militer
Dalam kajian strategi dan keamanan, penggalangan militer tidak selalu dilakukan secara eksplisit lewat pengerahan pasukan atau operasi militer. Sebaliknya, pendekatan lunak melalui program pembangunan kerap digunakan untuk membangun legitimasi negara dan mengendalikan wilayah yang secara politik dianggap “rawan”.
Ada empat faktor utama yang biasanya mempengaruhi pola ini, yaitu:
- Politik: Dominasi pengambilan kebijakan dari pusat, tanpa pelibatan partisipasi lokal yang bermakna, menciptakan kesan eksklusi dan memperlemah legitimasi negara di mata masyarakat lokal. Di Aceh, praktik ini mengingatkan kembali pada sentralisme Orde Baru yang memicu konflik.
- Ekonomi: Proyek-proyek ketahanan pangan dan infrastruktur tidak netral secara politik. Penempatan proyek di wilayah tertentu dapat menjadi instrumen kontrol teritorial dan loyalitas, sekaligus cara untuk memperkuat kehadiran negara.
- Sosial: Ketimpangan distribusi proyek strategis menimbulkan keresahan publik, yang menandakan adanya ketegangan sosial-politik yang belum selesai meski konflik bersenjata telah usai.
- Teknologi: Pemanfaatan teknologi logistik dan pertahanan (seperti pembangunan gudang pangan, pelabuhan, atau jalur distribusi) dapat dimaknai sebagai upaya memperkuat posisi negara secara fisik dan simbolik atas wilayah yang historisnya kritis.
Momentum Ketahanan atau Ketidakstabilan Negara?
Narasi “ketahanan pangan nasional” terdengar positif dan progresif. Namun dalam konteks Aceh, perlu diselami lebih dalam: apakah narasi ini sekadar pembungkus bagi proyek kontrol politik terselubung? Ketika penempatan proyek dilakukan tanpa transparansi, partisipasi lokal, atau penyesuaian dengan kerangka otonomi khusus dan MOU Helsinki, maka wajar jika muncul dugaan bahwa negara sedang mencoba mengamankan wilayah secara pre-emptive melalui infrastruktur sipil.
Konsep soft militarization menjelaskan fenomena ini: yakni penggunaan program pembangunan untuk tujuan stabilitas politik dan kontrol keamanan. Di banyak negara pasca-konflik, strategi ini digunakan untuk mencegah kebangkitan gerakan separatisme dengan cara memperkuat kehadiran negara lewat “wajah sipil”.
Kenapa Wilayah Barat Selatan?
Penunjukan wilayah barat selatan Aceh sebagai lokasi proyek strategis nasional bukanlah keputusan teknis semata. Ada pertimbangan geostrategis yang mungkin melandasi keputusan ini:
Pertama, aksesibilitas dan kontrol logistik: Wilayah ini secara geografis lebih mudah dikelola dan tidak terlalu “terpolitisasi”.
Kedua, minim resistensi sosial: Berbeda dengan wilayah Pase atau Aceh Tengah, barat selatan relatif tenang secara politik.
Ketiga, strategi pinggiran: Menghindari pusat-pusat kekuatan simbolik perlawanan Aceh seperti Lhokseumawe atau Pidie, bisa jadi merupakan cara negara untuk menghindari resistensi budaya-politik.
Namun justru di sinilah muncul pertanyaan mendasar: mengapa tidak menempatkan proyek di wilayah yang lebih relevan secara historis dan budaya? Apakah ini bentuk ketakutan negara terhadap potensi perlawanan, atau upaya peminggiran politik terhadap wilayah yang dulu menjadi basis utama perjuangan Aceh?
Tender sudah dimenangkan, dimana peran Mou Helsinki?
Mou Helsinki adalah fondasi moral dan politik dari perdamaian Aceh. Salah satu prinsip utamanya adalah partisipasi politik, penghormatan terhadap otonomi lokal, dan penguatan kepercayaan antara negara dan rakyat Aceh. Ketika proyek strategis ditetapkan tanpa konsultasi dengan aktor-aktor lokal atau lembaga representatif Aceh, maka ini bukan sekadar masalah prosedural, melainkan pelanggaran terhadap semangat perjanjian damai.
Lebih dari itu, proses yang tidak transparan ini bisa menimbulkan distrust atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap komitmen negara dalam menjaga perdamaian. Tender yang sudah dimenangkan bukan menjadi akhir proses, melainkan bisa menjadi awal dari resistensi baru jika rakyat merasa dimarginalkan dari proses kebijakan yang menyangkut masa depan mereka.
Kesimpulan
Isu proyek strategis di Aceh barat selatan tidak dapat dilihat sekadar dari kacamata teknokratik atau sektoral. Ini adalah soal keadilan dalam proses pembuatan kebijakan, soal penghormatan terhadap sejarah konflik, dan soal keberlanjutan perdamaian. Ketika negara gagal menjalankan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas – terlebih dalam konteks pasca-konflik – maka keresahan publik bukanlah bentuk pembangkangan, tetapi ekspresi kekecewaan dan ketidakpercayaan yang beralasan.
Jika negara ingin memperkuat ketahanan nasional, maka fondasinya bukan hanya infrastruktur atau teknologi, tetapi kepercayaan publik yang dibangun melalui proses yang adil, inklusif, dan menghormati komitmen damai. Tanpa itu, pembangunan sebesar apa pun akan selalu dibayang-bayangi oleh pertanyaan: siapa yang diuntungkan, dan untuk kepentingan siapa?
Adapun perusahaan pemenang tender di masing-masing lokasi adalah:PT Performa Trans Utama (Pidie), PT Kartika Bhaita ( Nagan Raya), PT Rezeki Selaras Mandiri (Aceh Tengah), dan PT Teguh Karya Sejati ( Aceh Singkil).
Rencana pembangunan empat YTP itu akan dilakukan dibawah komando Kodam Iskandar Muda, dengan lokasi tersebar di Pidie, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil.
Tulisan ini sepenuhnya hak dan tanggung jawab si penulis !
