Oleh: Risman Rachman, pemerhati politik dan pemerintahan.
Di saat rakyat sedang terpesona dengan sosok pemimpin populis dengan plot twis keharuan dan harapan, tiba-tiba publik nasional menemukan sosok yang tidak menunduk pada kekuatan dan kekuasaan.
Sosok yang muncul dari ujung utara pulau sumatra dan provinsi paling barat Indonesia itu bernama Muzakir Manaf alias Mualem. Sosok yang disinggung presiden Prabowo saat di Rusia ini baru saja mengambil balik 4 pulau tanpa gaduh.
Selama ini, pemandangan pemimpin yang menunduk dan ditundukkan bukan lagi rahasia umum. Raja Ampat adalah buktinya. Kehancuran akibat penambangan baru terhenti ketika rakyat “berontak” bersama.
Berbeda dengan Mualem. Meski gubernur Aceh ini tidak meninggikan suara, bahkan tidak juga mengeluarkan ancaman, tapi kalimat selownya yang hanya mengatakan itu hak kami sejak dahulu kala, segenap genk yang diidentifikasi memiliki agenda atas pemindahan 4 pulau, memilih surut seketika.
Presiden yang didatangi, dan dengan bahasa tubuh mendekat yang terbaca sedang membisikkan sesuatu, mereka yang awalnya diduga memiliki misi memindahkan 4 pulau ke wilayah administrasi Tapteng, Sumut pun seperti menangkap kode bahaya.
Dan, makin membuat para pemilik kekuasan, uang dan pengaruh mundur teratur karena paska komunikasi bisikan Mualem pada Kamis, 12 Juni 2025, pada Senin, 16 Juni 2025, diumumkan bahwa Prabowo mengambil alih persoalan 4 pulau.
Kemendagri pun langsung memilih melakukan evaluasi. Akhirnya, dokumen rujukan yang pada 2017 dan 2020 yang sempat disebut bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi nasional maupun internasional kembali dipakai yaitu Peta Topografi TNI AD 1978.
Peta itulah yang menjadi dasar lahirnya kesepakatan dua gubernur yang lalu melahirkan Kepmendagri Nomor 111 Tahun 1992 yang disebut ditemukan setelah pencarian 4 hari 4 malam.
Mereka yang mengubah skenario dari sebatas urusan kode menjadi agenda lain paska terbukanya potensi Migas di Blok Singkil dan Blok Meulaboh, 2022 pun menyerah, dan pasrah. Tak ada guna melawan, melainkan lebih utama mengikuti arah yang dimaui sang “imam” pembangunan baru – Prabowo.
Dan pada Senin 23 Juni 2025, terbit lah Kepmendagri Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025. Itu artinya tiga Kepmendagri sebelumnya gugur, tanpa satu pelurupun meletus di Bumi Serambi.
Siapa Panglima yang tidak menunduk itu?
