Banda Aceh | Pemerintah Aceh melihat peluang emas di balik tumpukan jarum suntik dan kantong darah bekas pakai. Secara resmi Pemerintah Aceh membuka rapat blueprint sentralisasi industri pengelolaan limbah medis B3 di Ruang Potda 2 lantai 3 Setda Aceh, pukul 10.00 WIB, Senin (29/9/2025).
Sebuah momentum bersejarah yang bukan sekadar agenda birokrasi, melainkan penanda lahirnya paradigma baru: dari limbah jadi berkah. Pertemuan bertajuk “Investasi Industri Terkait Pengelolaan Limbah B3” itu dipimpin Plt. Asisten I Sekda Aceh Drs. Syakir.
Pada pembukaan tersebut, turut hadir Penasehat Gubernur Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, T. Emi Syamsyumi alias Abu Salam, bersama jajaran SKPA terkait. Keputusan strategis ini dinilai sebagai pengejawantahan visi Gubernur Aceh H Muzakir Manaf (Mualem): Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan.
Data riset komprehensif membeberkan kenyataan mencengangkan: 68 rumah sakit di Aceh memproduksi limbah medis B3 rata-rata 2.244 kilogram per hari atau 819.060 kilogram per tahun. Dengan tarif pengolahan Rp50 ribu per kilogram, potensi ekonomi yang tersimpan mencapai Rp40,9 miliar per tahun.
Angka ini setara dengan 0,168 persen dari total PAD Aceh tahun 2024 yang tercatat Rp24,3 triliun. Artinya, sektor yang selama ini dianggap beban justru bisa menjadi salah satu lokomotif baru keuangan daerah.
Selama bertahun-tahun, limbah medis dari Aceh harus “berwisata” ke Medan bahkan Pulau Jawa untuk dimusnahkan. Sebuah praktik ironi: uang rakyat Aceh justru memperkaya daerah lain. Biaya angkut diperkirakan mencapai Rp4,1 miliar per tahun.
“Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga kedaulatan ekonomi. Kita tidak bisa terus bergantung pada Sumut,” ujar seorang pejabat SKPA yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Blueprint pengelolaan limbah medis B3 ini sejalan dengan regulasi nasional—Permenkes Nomor 7 Tahun 2019 dan PermenLHK Nomor 56 Tahun 2015. Mualem mendorong berdirinya hazardous waste facility skala provinsi, dengan mandat khusus dipercayakan kepada Abu Salam.
Proyek limbah medis B3 bukan semata bisnis. Ia juga solusi jangka panjang atas beban anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Dengan efisiensi pengelolaan limbah, dana kesehatan bisa dialihkan untuk memperluas cakupan layanan publik.
Di level nasional, industri pengelolaan limbah medis diperkirakan bernilai Rp22,1 triliun per tahun dengan pertumbuhan 6 persen. Fakta bahwa Indonesia hanya punya 6 pengolah limbah resmi—lima di antaranya di Pulau Jawa—membuka ruang besar bagi Aceh untuk tampil sebagai pionir kawasan barat Indonesia.
Pembukaan acara tadi bukan sekadar catatan rapat Setda. Ia adalah manifesto politik-ekonomi yang menandai tekad Aceh keluar dari jebakan ketergantungan ke Sumut. Mualem meletakkan fondasi, Abu Salam mengartikulasikan diplomasi, dan SKPA menyiapkan instrumen birokrasi.
Dari ruang Potda, narasi besar itu digulirkan: limbah tak lagi musibah, melainkan modal baru untuk menyejahterakan rakyat Aceh.
