BANDA ACEH | Massa dari berbagai kalangan di Aceh melakukan aksi demonstrasi di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada Kamis 18 Desember 2025 menuntut Presiden Prabowo Subianto menetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional.
Mereka juga mendesak pemerintah membuka akses komunitas internasional untuk menyalurkan bantuan.
Aksi yang berlangsung di bawah guyuran hujan ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, dan aktivis. Mereka membawa spanduk dan bendera putih sebagai tanda darurat.
Koordinator Aksi, Rahmad Maulidin, mengatakan bahwa pemerintah hingga hari ini belum menetapkan kebijakan strategis apapun terkait bencana yang terjadi tiga pekan lalu. Hal ini dinilai sebagai bukti pemerintah abai terhadap korban terdampak banjir dan tanah longsor.
“Kami menuntut pemerintah pusat segera menetapkan status darurat bencana nasional untuk banjir dan longsor di Sumatera,” kata Maulidin.
Massa juga menuntut pemerintah membuka akses kepada komunitas internasional untuk memberikan bantuan ke korban bencana. Sikap pemerintah yang menganggap bantuan luar negeri sebagai sebuah ancaman dinilai sangat keliru.
“Menolak bantuan luar negeri menunjukkan pemerintah pusat secara nyata memperlambat penanganan termasuk pemulihan korban, pemulihan fisik dan infrastruktur lainnya,” ujar Maulidin.
Massa juga meminta pemerintah untuk hadir melalui kebijakan nyata, bukan sekadar datang mengunjungi kamp pengungsi dan membuat pernyataan yang tidak berarti.
“Pemerintah perlu hadir melalui kebijakan nyata, bukan sekadar datang mengunjungi kamp pengungsi, lalu saling membuat pernyataan seolah-olah yang dialami para korban tidak perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah,” tutup Maulidin.
