ACEH TIMUR | Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky kembali memimpin rapat evaluasi penanganan pasca bencana banjir bandang dan longsor beberapa pekan lalu yang melanda Aceh Timur.
Rapat yang berlangsung di Aula Serbaguna Pendopo Bupati Aceh Timur pada Selasa, 30 Desember 2025, dihadiri para camat, kepala perangkat daerah, serta perwakilan BUMN dan instansi vertikal, termasuk PLN, Pertamina, Telkomsel, dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Al-Farlaky menjelaskan bahwa pelibatan para stakeholder tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam masa pemulihan pascabencana.
“Memang agak berbeda rapat kali ini, karena kita melibatkan teman-teman dari Pertamina, PLN, Telkomsel, dan BPN. Kita ingin mendapatkan gambaran kongret perkembangan masa pemulihan di Kabupaten Aceh Timur,” ujar Al-Farlaky.
Dalam rapat tersebut, Al-Farlaky memaparkan sejumlah isu krusial yang dibahas bersama masing-masing pihak, termasuk ketersediaan pasokan BBM, penyaluran gas LPG 3 kilogram, pemulihan jaringan telekomunikasi, dan perbaikan jaringan listrik.
“PLN akan membuka jaringan baru di Kecamatan Simpang Jernih, yang akan menerangi lima desa. Selain itu, PLN juga menyalurkan bantuan genset untuk desa-desa yang listriknya belum menyala,” kata Al-Farlaky.
Ia juga membahas percepatan pemulihan pascabencana melalui pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. “Pembangunan Huntara akan dilakukan dengan beberapa skema, termasuk komunal dan di lahan milik warga,” ujarnya.
Selain skema komunal, pembangunan Huntara juga bisa dilakukan di lahan milik warga. Nantinya akan dibangun dua unit, satu sebagai ruang utama Huntara dan satu lagi sebagai dapur, yang ke depan dapat dikembangkan menjadi hunian tetap (Huntap).
Al-Farlaky menyebutkan sejumlah desa telah menyatakan kesiapan untuk pelaksanaan ground breaking Huntara. Di antaranya Gampong Grong-Grong, Kecamatan Pante Bidari, serta Dusun Seumatang desa Tepin Gajah Kecamatan Julok.
“Beberapa desa sudah siap untuk dilakukan ground breaking. Namun, ada juga warga korban bencana yang tidak bersedia tinggal di Huntara. Untuk itu, pemerintah menyiapkan skema lain berupa dana tunggu hunian,” pungkas Al-Farlaky.
