Banda Aceh | Program Makan Bergizi Gratis, salah satu prioritas pemerintahan Prabowo Subianto, terancam gagal di Aceh akibat koordinasi yang buruk antara Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Aceh dengan mitra pelaksananya.
Mencermati kendala itu, Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Aceh mendesak pencopotan Kepala Perwakilan Regional Aceh BGN, Mustafa Kamal, karena dianggap tidak kooperatif dan profesional dalam menjalankan tugas.
“Kami mengalami banyak hambatan operasional karena sulit berkomunikasi dengan kepala perwakilan, bahkan susah ditemui secara langsung. Ini bukan hanya soal birokrasi, tapi soal nyawa anak-anak Aceh yang membutuhkan gizi,” kata Muhammad Mada atau dikenal Cek Mada kepada BisaApa.co.id, Senin 19 Januari 2026.
Pihaknya mencatat beberapa masalah teknis dan administratif yang berulang, seperti kepala perwakilan susah dihubungi, pertemuan koordinasi terhambat, serta sikap yang dianggap tidak responsif terhadap keresahan mitra lapangan.
“Jika masalah koordinasi ini berlanjut, target cakupan dan mutu pangan bergizi bagi penerima manfaat berisiko terganggu. Ini adalah kegagalan yang tidak bisa diterima,” jelas Cek Mada.
Oleh karenanya, GAPEMBI mendesak BGN pusat untuk segara mengevaluasi kinerja kepala perwakilan BGM Aceh dan mempertimbangkan pergantian pejabat demi kelancaran program.
Lebih lanjut, Cek Mada, menyebutkan kondisi itu sangat mengganggu efektivitas distribusi dan kualitas program yang menyasar keluarga rentan.
“Kami tidak ingin melihat program prioritas Presiden Prabowo gagal di lapangan karena koordinasi yang buruk. Ini adalah saatnya untuk bertindak,” tegas Cek Mada.
Sementara itu Kepala Perwakilan Regional Aceh Badan Gizi Nasional (BGN), Mustafa Kamal, belum memberikan keterangan resmi terkait buruknya kordinasi tersebut.
