ACEH SINGKIL | Rencana pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati Aceh Singkil senilai Rp 2,6 miliar dalam APBK Tahun Anggaran 2026 menuai penolakan keras dari kalangan mahasiswa.
Penolakan datang dari Forum Mahasiswa Aceh Singkil (Formas) dan Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan Aceh Singkil (FMPK-AS).
Ketua Formas Aceh Singkil, Ahmad Fadil Lauser, mengatakan bahwa angka Rp2,6 miliar bukan sekadar persoalan administrasi anggaran, tetapi simbol orientasi kekuasaan yang lebih mengutamakan kenyamanan elite dibanding keselamatan dan kesejahteraan rakyat.
“Angka Rp2,6 miliar bukan sekadar persoalan administrasi anggaran, tetapi simbol orientasi kekuasaan yang lebih mengutamakan kenyamanan elite dibanding keselamatan dan kesejahteraan rakyat,” kata Ahmad Fadil.
Mahasiswa menilai kebijakan tersebut menunjukkan hilangnya kepekaan sosial pemerintah daerah, mengingat Aceh Singkil masih berada dalam fase pemulihan pascabencana banjir.
Mereka mendesak DPRK Aceh Singkil agar berani mencoret pos anggaran pengadaan mobil dinas bupati dalam pembahasan APBK 2026.
FMPK-AS juga menyebut rencana belanja kendaraan dinas senilai Rp2,6 miliar tersebut tidak sejalan dengan kondisi sosial dan keterbatasan fiskal daerah.
“Di saat masyarakat masih berjuang memulihkan diri dari dampak banjir dan berbagai persoalan pelayanan publik, pemerintah justru mengusulkan mobil dinas mewah. Ini menunjukkan ketidakpekaan dan salah kaprah dalam menentukan prioritas,” kata Ketua FMPK-AS, M Yunus.
