Langsa | Ratusan warga Kota Langsa turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), Desa Paya Bujok Seulemak, Langsa Baro, Kamis 5 Desember 2024.
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap dugaan praktik politik uang (money politics) yang dinilai mencederai demokrasi pada Pilkada Langsa.
Dalam aksi yang berlangsung penuh semangat, berjalan dengan damai. Para demonstran menyuarakan tuntutan mereka melalui orasi, spanduk, dan selebaran.
Pesan yang paling menonjol adalah desakan agar Panwaslih dan Polresta Langsa segera mengusut tuntas kasus tersebut dan mengambil langkah tegas dengan mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) yang terlibat.
“Kami Tidak Akan Diam!”
Zulfadli Koordinator aksi, menyampaikan bahwa masyarakat Kota Langsa telah muak dengan praktik-praktik kotor yang merusak nilai-nilai demokrasi.
“Kami datang untuk memperjuangkan keadilan. Pilkada bukan ajang jual beli suara! Kami meminta Panwaslih dan Polresta Langsa tidak main-main. Segera usut dan diskualifikasi paslon yang melakukan money politics!” ujarnya.
Aksi ini juga mendapat perhatian dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk aktivis mahasiswa dan tokoh masyarakat.
Salah seorang peserta aksi, Nurhasanah seorang ibu rumah tangga, mengungkapkan kekesalannya.
“Kalau begini caranya, apa lagi yang bisa kita harapkan dari pemimpin hasil politik uang? Panwaslih harus membuktikan keberpihakannya pada rakyat, bukan pada kandidat yang bermain curang!” ucapnya.
Blokade Jalan dan Seruan Tegas di Tengah Kota
Massa sempat memblokade akses jalan menuju kantor Panwaslih sebagai bentuk protes, namun situasi tetap terkendali berkat pengawalan ketat aparat keamanan.
Para demonstran secara bergantian berorasi dan menyampaikan pernyataan sikap, yang salah satunya berbunyi: “Pemimpin curang adalah musuh rakyat. Hukum harus ditegakkan tanpa kompromi!”
Aksi yang dimulai sejak pagi itu terus berlanjut hingga siang hari.
Spanduk dengan tulisan “Hapus Money Politics, Selamatkan Langsa” dan “Diskualifikasi Paslon Curang” terbentang di depan kantor Panwaslih, menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap praktik-praktik tidak sehat dalam demokrasi lokal.
Panwaslih dan Polresta Diminta Tegas
Demonstran juga mendesak agar Panwaslih tidak hanya berhenti pada seruan moral, tetapi segera menindaklanjuti laporan masyarakat dengan investigasi yang menyeluruh.
“Panwaslih jangan diam, ini ujian kredibilitas. Jika mereka tidak mampu bertindak tegas, kami akan terus melakukan aksi hingga keadilan benar-benar ditegakkan,” kata Zulfikar.
Polresta Langsa pun disorot agar ikut bergerak cepat mengusut dugaan politik uang yang marak dilaporkan selama masa kampanye.
“Ini bukan sekadar pelanggaran etika, ini pidana pemilu. Polresta harus bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata salah seorang orator.
Pernyataan Panwaslih Masih Dinanti
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Panwaslih maupun Polresta Langsa terkait tuntutan demonstran.
Namun, aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Langsa tidak akan tinggal diam menghadapi praktik kotor yang mencoreng proses demokrasi.
Masyarakat Siap Pantau Pilkada Bersih
Aksi ini menegaskan komitmen masyarakat Langsa dalam menjaga integritas Pilkada. Mereka berharap suara rakyat tidak lagi diperjualbelikan oleh oknum yang memanfaatkan kekuasaan dan uang.
“Ini bukan akhir, ini awal perjuangan. Kalau Panwaslih dan Polresta diam, kami akan turun lebih banyak lagi. Demokrasi harus kita kawal sampai titik darah penghabisan,” jelas Zulfadli.
Pilkada Langsa 2024 kini menjadi sorotan publik. Akankah tuntutan ini menjadi momentum untuk membersihkan proses politik di kota tersebut, atau justru menambah daftar panjang kekecewaan rakyat terhadap sistem demokrasi? Hanya waktu yang akan menjawab.
