ACEH TIMUR | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Aceh Timur secara tegas mempertanyakan kinerja, transparansi, serta tanggung jawab moral Pengurus Besar HMI Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) dalam merespons bencana alam yang melanda berbagai wilayah di Sumatra.
HMI Aceh Timur menilai, hingga saat ini PB HMI MPO belum menunjukkan langkah nyata yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya terkait penggalangan dana kemanusiaan.
Tidak adanya laporan terbuka mengenai jumlah dana yang berhasil dihimpun, mekanisme penyaluran, serta lokasi penyaluran bantuan menimbulkan tanda tanya besar di kalangan kader dan publik.
“Kami mempertanyakan dengan sangat keras, berapa dana yang telah dikumpulkan PB HMI MPO untuk korban bencana alam di Sumatra? Disalurkan ke mana, kapan, dan dalam bentuk apa? Jangan biarkan solidaritas kader hanya menjadi slogan tanpa realisasi,” tegas Ketua HMI Cabang Aceh Timur, Afrizal.
Menurutnya, sikap pasif dan minimnya transparansi ini mencerminkan lemahnya kepemimpinan serta mengabaikan amanah organisasi. HMI sebagai organisasi kader umat tidak boleh absen ketika rakyat menghadapi situasi darurat kemanusiaan.
“Bencana alam adalah ujian keberpihakan. Jika dalam kondisi seperti ini PB HMI MPO memilih diam, maka keberadaan dan fungsi kepemimpinan patut dipertanyakan secara serius,” lanjutnya.
HMI Aceh Timur mendesak PB HMI MPO untuk segera membuka laporan penggalangan dana secara rinci dan dapat diakses publik, membentuk posko kemanusiaan nasional, serta turun langsung ke wilayah terdampak bencana di Sumatra sebagai bentuk tanggung jawab organisatoris dan moral.
Apabila tuntutan transparansi dan kerja nyata ini terus diabaikan, HMI Aceh Timur menegaskan akan mengambil langkah-langkah kritis sesuai konstitusi dan nilai perjuangan HMI demi menjaga marwah organisasi.
HMI Aceh Timur menyatakan komitmennya untuk terus bergerak membantu masyarakat terdampak bencana secara mandiri dan mengajak seluruh cabang HMI untuk tidak menunggu struktur pusat yang abai, melainkan langsung hadir di tengah penderitaan rakyat.
