ACEH TIMUR | Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, meledak marah saat meninjau pembangunan hunian sementara (Huntara) di Desa Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari pada Sabtu, 28 Maret 2026.
Kemarahan tersebut dipicu oleh lambatnya progres pembangunan Huntara bagi warganya. Disana, Ia masih menyaksikan warganya masih ada yang tinggal di tenda.
Kemarahan Bupati Al-Farlaky
Dilokasi huntara, Bupati Al-Farlaky meminta Dewan Pengarah BNPB Pusat, Isroil Samihardjo, untuk segera memutuskan kontrak kontraktor yang tidak kompeten.
“Jadi kalau kontraktornya nggak sanggup kerja, kontrak putuskan dan ganti”, tegas Al-Farlaky dengan nada yang tegas dan marah.
Pemerintah Daerah Hanya Menyiapkan Data
Bupati Al-Farlaky merasa frustrasi karena pemerintah daerah hanya menyiapkan data, namun kontraktor dibawah vendor yang ditunjuk BNPB tidak kompeten dan membuat pembangunan Huntara menjadi sangat lamban.
“Pemerintah daerah hanya menyiapkan data, lalu BNPB menunjuk vendor untuk melakukan pembangunan Huntara. Rekanannya putuskan. Yang dimaki-maki saya terus. Nggak ada satupun video yang dimaki-maki BNPB”, jelas Al-Farlaky.
Bupati Al-Farlaky Tekankan Peran BNPB
Bupati Al-Farlaky menekankan bahwa pemerintah daerah hanya berkewenangan menyiapkan data, namun pembangunan Huntara dibangun oleh vendor-vendor yang ditunjuk oleh BNPB.
“Yang bangun BNPB. Rakyat harus tahu itu”, pungkasnya.
Pesan untuk Warga
Dalam kesempatan yang sama, bupati Al-Farlaky juga meminta warga yang tidak terdata pada bantuan jaminan hidup (Jadup) tahap pertama agar mengusulkan ditahap selanjutnya.
Tanggapan BNPB
Menanggapi lambatnya pembangunan Huntara di kawasan itu, perwakilan BNPB Isroil Samihardjo, mengakui adanya kendala dalam pendistribusian material ke lokasi Blang Senong. Namun, dirinya memastikan pembangunan huntara akan segera diselesaikan.
“Kami meminta maaf atas kendala di lapangan. Kami akan mengevaluasi seluruh vendor yang bermasalah. Insyaallah dalam 10 hari ke depan pembangunan ini akan kita rampungkan,” pungkas Isro.
