ACEH TIMUR | Seorang janda di wilayah Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Suryani, mempertanyakan kejelasan pencairan dana bantuan Presiden yang diterimanya.
Dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan hidup itu diduga tertahan dalam proses pencairan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Peureulak.
Hingga Kamis, 19 November 2026, penerima manfaat mengaku belum mendapatkan kejelasan soal kapan dana tersebut dapat dicairkan. Padahal, menurut dia, bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari.
“Saya hanya ingin tahu, dana itu sudah ada atau belum. Kalau ada kendala, tolong dijelaskan. Jangan sampai kami yang kecil ini bingung ke sana ke mari,” ujar penerima manfaat tersebut.
Persoalan ini kemudian menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, dana bantuan Presiden merupakan program pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan seperti janda dan keluarga kurang mampu.
Diduga Ada Kendala Pencairan
Dari informasi yang dihimpun, persoalan tersebut diduga berkaitan dengan mekanisme dan persyaratan pencairan di pihak bank. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi mengenai apa yang menjadi kendala, apakah dana belum masuk ke rekening, ada persoalan administrasi, atau ada prosedur lain yang harus dipenuhi penerima.
Kondisi ini menimbulkan keresahan. Penerima manfaat khawatir bantuan yang menjadi haknya tidak dapat segera dimanfaatkan, sementara kebutuhan hidup terus berjalan.
Masyarakat berharap, jika memang terdapat kendala atau penundaan pencairan, pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan. Keterbukaan dinilai penting agar tidak menimbulkan prasangka dan keresahan, terutama di kalangan masyarakat kecil.
BSI Diminta Beri Klarifikasi
Masyarakat juga mendesak pihak BSI KCP Peureulak untuk segera memberikan klarifikasi. Ada tiga hal yang paling ditunggu jawabannya: apakah dana bantuan tersebut telah tersedia, apa yang menjadi kendala pencairannya, dan kapan penerima dapat memperoleh haknya.
“Transparansi dan pelayanan kepada masyarakat itu hal yang paling penting. Apalagi ini dana bantuan pemerintah, bukan dana pribadi. Harusnya jelas,” ujar salah seorang warga Peureulak yang mengetahui persoalan tersebut.
Pengamat pelayanan publik menilai, bank sebagai penyalur memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang mudah dipahami penerima. Jika ada syarat yang belum terpenuhi, penerima harus diberi tahu secara jelas apa yang harus dilengkapi, bukan dibiarkan menunggu tanpa kejelasan.
Hingga berita ini diturunkan, media ini masih berupaya menghubungi pihak BSI KCP Peureulak dan instansi pemerintah terkait untuk mendapatkan keterangan resmi.
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak BSI KCP Peureulak maupun instansi terkait agar persoalan ini dapat diketahui secara berimbang, terang, dan tidak merugikan pihak manapun.

























