Banda Aceh | Drama politik di Aceh kembali memanas. Sehari sebelum Muzakir Manaf atau Mualem dilantik sebagai Gubernur definitif, Bank Aceh Syariah (BAS) tiba-tiba menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa, 11 Februari 2025.
Langkah ini tak pelak memunculkan kecurigaan: apakah ini manuver putus asa demi menyelamatkan posisi orang-orang tertentu sebelum kekuasaan berganti?
Beredarnya surat undangan RUPS yang diteken langsung oleh Plt Dirut Bank Aceh Syariah, Fadhil Ilyas, menguatkan dugaan bahwa pertemuan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah upaya “pembajakan” kekuasaan di tubuh bank milik masyarakat Aceh.
Apalagi, gelaran ini dipaksakan di ujung masa jabatan Pj Gubernur Aceh, Safrizal ZA, yang jelas-jelas sudah kehilangan otoritas strategis menjelang pelantikan gubernur definitif.
Sekretaris Jenderal Laskar Panglima Nanggroe, Umar Hakim Ilhami, tak ragu menyebut agenda ini sebagai manuver kotor untuk mengamankan posisi Fadhil Ilyas sebagai Dirut Bank Aceh.
“Ini kepanikan akut! Fadhil tahu bahwa dirinya berada di ujung tanduk. Dia butuh RUPS ini agar bisa tetap bercokol di kursinya. Dan lebih parahnya, ini difasilitasi oleh Pj Gubernur yang seharusnya sudah mengangkat kaki dari panggung kekuasaan!” tegas Umar dalam siaran persnya, Selasa (11/02/2025).
Lebih jauh, Umar Hakim menuding Pj Gubernur Safrizal ZA sekadar berperan sebagai “pembuka acara” dalam RUPS ini, sementara keputusan sebenarnya sudah diatur sejak jauh hari.
“Coba kita lihat faktanya. Hari ini Mendagri ada di Aceh. Safrizal yang merupakan Ditjen Bina Adwil Kemendagri otomatis akan lebih fokus mendampingi Mendagri. Jadi, siapa yang sebenarnya berkuasa di RUPS ini? Sudah pasti ada tangan-tangan tersembunyi yang memainkan skenario ini,” cetusnya.
Bukan hanya itu, Umar juga menyebut percepatan RUPS ini sebagai bentuk sabotase terang-terangan terhadap pemerintahan Mualem yang baru akan dilantik besok.
“Mualem sudah tegas menolak RUPS ini digelar sebelum ia resmi dilantik. Tapi mereka tetap maksa! Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, ini perampokan wewenang yang tak tahu malu!” ujarnya.
Tak hanya soal jabatan, Umar juga mensinyalir ada agenda gelap lain di balik RUPS kilat ini. Salah satunya adalah upaya memperlancar pertanggungjawaban Plt Dirut atas laporan keuangan Bank Aceh tahun 2024 yang sarat isu miring.
“CSR kacau, pengelolaan SDM amburadul, tapi yang mereka pikirkan hanya bagaimana Fadhil tetap jadi dirut. Ini bukan lagi soal kepentingan rakyat Aceh, ini soal kepentingan segelintir elite yang tak mau kehilangan akses keuangan!” sentilnya.
Lebih jauh, Umar juga menuding RUPS ini digelar sebagai jalan mulus untuk menjadikan Fadhil Ilyas sebagai calon tunggal Dirut Bank Aceh ke depan.
“Padahal, dia sudah gagal dalam fit and proper test sebelumnya! Artinya, bukan hanya masyarakat Aceh yang tak percaya, bahkan lembaga pengawas pun tak percaya pada kredibilitasnya. Tapi dengan skenario RUPS ini, mereka ingin memaksa kehendak. Ini penghinaan terhadap profesionalisme dan meritokrasi!” serunya.
Sinyal keberatan juga datang dari akademisi dan pengamat kebijakan publik, Dr. Usman Lamreung, M.Si.
Sehari sebelum RUPS digelar, ia sudah memperingatkan agar agenda ini ditunda demi menjaga kredibilitas Bank Aceh.
“Logikanya sederhana. Kenapa harus terburu-buru? Kenapa tidak menunggu gubernur definitif? Kalau tetap dipaksakan, berarti ada sesuatu yang disembunyikan,” kata Usman dalam pernyataannya dikutip di portal Kabaraktual.id, Selasa (10/02).
Hingga kini, Pj Gubernur Safrizal ZA dan Plt Dirut Bank Aceh Syariah, Fadhil Ilyas, masih bungkam soal desakan untuk membatalkan RUPS ini.
Namun jika rapat ini tetap berlangsung, publik Aceh sudah bisa menyimpulkan sendiri: ada sesuatu yang busuk sedang dimainkan di balik meja rapat, dan rakyat berhak tahu siapa dalangnya!
