#BPK serahkan LHP LKPD 2025. Bupati Al-Farlaky: Ini bukan tujuan akhir, tapi tanggung jawab kelola uang rakyat
BANDA ACEH | Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kembali mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Predikat itu diraih untuk LKPD Tahun Anggaran 2025. Ini kali ke-12 berturut-turut Aceh Timur mendapat WTP dari BPK.
Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Aceh di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Selasa 4 Agustus 2026.
LHP diterima langsung Penjabat Sekda Aceh Timur T. Reza Rizki. Turut hadir Wakil Ketua DPRK Aceh Timur dan Kepala BPKD Aceh Timur.
Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, WTP bukan sekadar prestasi di atas kertas.
“Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, dukungan DPRK Aceh Timur, serta pendampingan dari BPK RI Perwakilan Aceh. Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bukti bahwa kita terus berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Al-Farlaky menegaskan WTP harus jadi motivasi. ASN diminta terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memperkuat pengendalian internal.
“Prestasi ini bukanlah tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap rupiah uang rakyat dikelola secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan mampu mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh Timur,” tegasnya.
Ia juga mengajak jajaran menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan amanah.
Bupati menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Aceh atas pembinaan dan rekomendasi selama ini.
Pemkab Aceh Timur berkomitmen mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan lewat peningkatan akuntabilitas.
“Kita tentunya akan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas di kabupaten Aceh Timur,” tutup Al-Farlaky.
Dengan WTP ke-12 ini, Aceh Timur kembali masuk jajaran daerah dengan rapor hijau pengelolaan keuangan. Tantangannya sekarang: memastikan prestasi itu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan warga.
