Jakarta | Wacana mengembalikan Polri atau bahkan TNI di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengemuka di ruang publik.
Gagasan tersebut menuai kontroversi dan dinilai bertentangan dengan prinsip reformasi institusi keamanan yang telah berlangsung sejak era reformasi.
Praktisi hukum Pitra Nasution menegaskan, ide tersebut tidak hanya ahistoris tetapi juga bertentangan dengan realitas peningkatan kinerja dan kepercayaan publik terhadap Polri.
Menurutnya, keberadaan Polri saat ini sebagai institusi independen di bawah Presiden justru menjadi kunci keberhasilan reformasi yang selama ini diupayakan.
“Hasil berbagai survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ini membuktikan bahwa reformasi Polri telah membawa hasil positif. Polri harus tetap berada di bawah kendali Presiden untuk menjaga independensi dan profesionalismenya, tanpa intervensi politik yang bisa melemahkan fungsi utama penegakan hukum,” kata Pitra Nasution, Minggu, 1 Desember 2024.
Pitra menjelaskan, wacana tersebut dikhawatirkan dapat membuka kembali ruang intervensi politik yang mencederai prinsip netralitas institusi.
Polri, sebutnya, sebagai institusi sipil bersenjata dirancang untuk melayani kepentingan masyarakat sipil, bukan sebagai perpanjangan dari struktur kekuasaan tertentu.
“Kita sudah belajar dari sejarah bahwa dualisme fungsi keamanan sipil dan militer sering menciptakan kekacauan struktural. Menghidupkan kembali model tersebut sama saja membawa Indonesia mundur ke masa lalu yang penuh dengan ketidakpastian hukum dan instabilitas institusi,” imbuhnya.
Lebih jauh, Pitra juga menyoroti potensi terganggunya supremasi hukum jika Polri dipindahkan ke bawah Kemendagri atau TNI. Ia mengingatkan bahwa reformasi institusi keamanan, termasuk Polri, adalah hasil perjuangan panjang yang tak boleh disia-siakan.
“Peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri adalah indikator keberhasilan reformasi yang harus kita jaga bersama. Menggoyahkan struktur yang sudah mapan hanya akan merusak kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah,” terang Pitra.
Sebagai masyarakat yang peduli pada demokrasi dan supremasi hukum, ia mengajak publik untuk bersikap kritis terhadap wacana ini.
“Usulan untuk mengubah struktur Polri ini tidak hanya tidak relevan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang selama ini kita perjuangkan bersama,” pungkasnya.
