SIMEULUE | Eksekutif – Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (Ek-LMND) Kabupaten Simeulue meminta Bupati setempat untuk melakukan reformasi birokrasi pemerintahan.
Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong daya saing daerah.
Koordinator LMND Simeulue, Ahmad Satria, menyatakan bahwa reformasi birokrasi dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur menjadi lebih profesional, adaptif, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Reformasi birokrasi perlu dilakukan agar kepemimpinan Bupati Simeulue dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,” kata Ahmad Satria, kepada BisaApa.co.id, Jumat (23/1/2026).
EK-LMND Simeulue menilai bahwa jika tidak dilakukan reformasi birokrasi, maka akan terjadi monopoli kekuasaan yang dapat mengancam demokrasi.
“Kami mengamati banyak sekali oknum-oknum di dalam birokrasi pemerintahan yang sudah bertahun-tahun dalam satu lembaga sudah sangat mahir dalam memonopoli kekuasaannya dan sangat berpengalaman bagaimana cara pencatatan pencairan administrasi tanpa ada dampak kemajuan dari kegiatan,” tambah Satria.
Dengan adanya reformasi birokrasi, diharapkan pemerintah kabupaten Simeulue dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pembangunan nasional di tingkat daerah.
