Kabag Prokopim Iqbal: Pemerintah hadir tangani banjir, verifikasi informasi sebelum share agar Aceh Timur tak terpecah.
ACEH TIMUR | Pemerintah Kabupaten Aceh Timur angkat suara. Ramainya isu di media sosial yang menyudutkan Bupati Iskandar Usman Al-Farlaky direspons langsung oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab.
Pemkab meminta warga tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Sebab, narasi liar berpotensi memecah belah masyarakat di tengah upaya pemulihan pascabanjir.
Kabag Prokopim Setdakab Aceh Timur, Muhammad Iqbal, menyebut dinamika informasi belakangan ini perlu disikapi bijak.
Menurut dia, banyak konten beredar tanpa sumber jelas dan cenderung menyerang nama baik kepala daerah. Jika dibiarkan, suasana kondusif yang sedang dibangun pemerintah bisa terganggu.
Pemkab menegaskan komitmen untuk terus bekerja sesuai visi dan misi. Mulai dari penanganan darurat banjir hingga pendampingan penyintas di lapangan tetap jadi prioritas. Karena itu, dukungan publik dibutuhkan agar program berjalan optimal tanpa gangguan isu tak berdasar.
“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung jalannya Pemerintahan Aceh Timur serta tidak menyebarkan isu-isu yang tidak benar,” ujar Iqbal dalam siaran pers, Senin, 27 April 2026.
Iqbal menyoroti derasnya arus informasi yang belum terverifikasi dalam beberapa waktu terakhir. Ia menilai konten semacam itu rawan menimbulkan kesalahpahaman dan memperuncing perbedaan di tengah warga. Padahal, Aceh Timur sedang fokus pada pemulihan infrastruktur dan ekonomi pascabencana.
Dalam catatannya, pemerintah daerah hadir langsung bersama korban. Bantuan logistik, perbaikan tanggul, hingga pemulihan layanan dasar terus dikebut. Semua itu butuh dukungan, bukan distorsi informasi yang bikin gaduh.
“Pemerintah terus hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam penanganan pascabencana. Ini menjadi bukti komitmen nyata pemerintah dalam memastikan pemulihan berjalan optimal,” jelasnya.
Iqbal mengingatkan pentingnya tabayyun sebelum percaya dan menyebarkan kabar. Ia meminta warga mengecek ulang kredibilitas setiap informasi yang diterima. Langkah itu krusial agar publik tidak terprovokasi oleh narasi yang belum tentu benar.
“Setiap informasi perlu dikroscek ulang kredibilitasnya. Jangan sampai kita terprovokasi oleh hal-hal yang belum tentu benar,” tegasnya.
Selain verifikasi, Pemkab juga menyoroti etika bermedia sosial. Menurut Iqbal, setiap warga punya tanggung jawab menjaga ruang digital tetap sehat. “Saring sebelum sharing” bukan sekadar slogan, tapi benteng agar Aceh Timur tidak terpecah karena hoaks.
“Saring sebelum sharing. Pastikan informasi yang diterima benar dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum disebarluaskan,” pungkas Iqbal.
Ia menambahkan, Pemkab Aceh Timur selama ini terbuka dengan informasi resmi. Kanal dan platform media resmi pemerintah selalu diperbarui untuk menyampaikan kegiatan dan kebijakan. Warga diminta mengakses sumber tersebut sebagai rujukan utama.
