Lhokseumawe | Anggota DPD RI asal Aceh, H Sudirman Haji Uma melakukan pertemuan dengan unsur perwakilan masyarakat Gampong Batee VIII, Simpang Keuramat, Kabupaten Aceh Utara, terkait konflik batas lahan dengan PT Satya Agung.
Pertemuan itu berlangsung di Culture Cafe Desa Alue Awe, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Senin (6/1/2025) sore. Dalam pertemuan tersebut hadir 3 orang perwakilan masyarakat.
Dalam keterangan tertulisnya, pada Selasa (7/1/2025), Haji Uma menyebut jika pertemuan itu merupakan bagian dari upaya mediasi atas masalah konflik lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang telah berlangsung sejak 2020 lalu antara PT Satya Agung dengan warga setempat.
Lebih lanjut, Haji Uma menerangkan bahwa hasil dari pertemuan itu yakni tuntutan dari masyarakat nantinya akan disampaikan kepada pihak PT Satya Agung guna untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.
“Pertemuan ini adalah bagian upaya untuk mediasi guna mencari solusi penyelesaian atas konflik lahan yang telah berlarut lama antara masyarakat Batee VIII Kecamatan Simpang Keuramat dengan PT Satya Agung”, sebut Haji Uma.
Haji Uma memaparkan, bahwa unsur masyarakat Batee VIII sebelumnya telah menyuratinya untuk ikut memfasilitasi dan membantu mediasi penyelesaian sengketa lahan tersebut.
Atas dasar itu, Haji Uma melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat Batee VIII. Sebelum pertemuan dengan masyarakat, dirinya juga telah bertemu perwakilan PT Satya Agung dalam upaya mendapat gambaran masalah dari kedua belah pihak terkait.
“Upaya penyelesaian permasalahan ini sebenarnya sudah dilakukan berulang kali sebelumnya namun belum menemui jalan penyelesaian. Karena itu, atas dasar surat dari masyarakat kita mencoba untuk upaya mediasi yang kita harapkan nantinya dapat menemukan solusi penyelesaian”, papar Haji Uma.
Dalam pertemuan itu, setidaknya ada 2 tuntutan utama yang disampaikan masyarakat Batee VIII, Simpang Keuramat yang diwakili Muhammad Nasir, Kepala Dusun Keramat dan Jafaruddin selaku Tuha Peut Gampong Batee VIII serta Hafid kepada Haji Uma.
Tuntutan pertama yaitu meminta agar dilakukan pengukuran ulang atas lahan yang diklaim oleh PT Satya Agung untuk pembuktian kepemilikan lahan tersebut apakah milik perusahaan atau masyarakat.
Tuntutan kedua jika pengukuran ulang tidak dilakukan, maka alternatifnya lahan 200 hektar yang dikelola dan digarap saat ini oleh masyarakat dilakukan tukar guling untuk menjadi milik masyarakat. Selain itu, lahan seluas kurang lebih 37 hektar yang saat ini digarap PT Satya Agung dapat menjadi milik perusahaan.
Namun catatannya, jika disepakati maka harus ada komitmen tertulis yang turut disaksikan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menjamin kesepakatan tersebut nantinya.
Hasil tuntutan masyarakat tersebut, Haji Uma menegaskan jika posisinya sebagai penengah yang akan memediasi. Karena itu, tuntutan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada PT Satya Agung guna dipertimbangkan.
“Dalam hal ini, saya pada posisi sebagai penengah yang berupaya memediasi para pihak yang bersengketa. Karena itu, hasil tuntutan ini nantinya akan kita sampaikan kepada PT Satya Agung untuk agar dapat menjadi pertimbangan untuk selanjutnya kita diskusikan kembali nantinya”, pungkas Haji Uma.
