#Mahasiswa diajak objektif, hilirisasi tak boleh benturkan identitas adat dengan pembangunan
JAKARTA | Wacana hilirisasi di Papua kembali memanas. Di satu sisi negara butuh akselerasi ekonomi, di sisi lain masyarakat adat menuntut tanah ulayat dihormati.
DPP Aliansi Mahasiswa Nasional (AMAN) memotong debat itu, mereka meminta jangan benturkan identitas dengan pembangunan. Bagi mereka, Keduanya harus jalan beriringan, atau Papua hanya akan berputar di lingkaran konflik.
Setelah viral “pesta babi”, diskursus Papua rawan diseret kelompok kepentingan. DPP AMAN menegaskan, menilai Papua harus pakai kacamata multiperspektif, bukan emosi sesaat.
Pernyataan itu disampaikan Sekjen DPP AMAN, Andre, saat membuka Halalbihal sekaligus diskusi publik “Transformasi Papua di Tengah Agenda Hilirisasi dan Pembangunan Nasional”, Sabtu 30 Mei 2026 di Jakarta Selatan.
“Mahasiswa harus objektif melihat persoalan di sana. Papua masih daerah konflik, investor butuh rasa aman. Kasus pekerja proyek dibunuh OPM membuat TNI jadi representatif negara untuk mengawal. Tapi jangan sampai mahasiswa terjebak satu sudut pandang dan ikut agenda kelompok tertentu,” imbuh Andre.
Peneliti Indonesian Public Institute, Abdan Sakura, menyebut perdebatan Papua selama ini terjebak dua kutub, antara pertahankan identitas vs dorong pembangunan. Padahal keduanya tidak saling meniadakan.
“Menjaga identitas, budaya, dan hak adat penting. Tapi identitas saja tidak cukup. Anak butuh pendidikan bagus, keluarga butuh layanan kesehatan, pemuda butuh kerja. Papua berhak maju seperti daerah lain. Hilirisasi bukan ancaman identitas, tapi juga jangan dijalankan dengan mengorbankan nilai yang hidup di masyarakat,” ujarnya.
Abdan mengingatkan, hilirisasi bukan sekadar urusan nilai tambah ekonomi. Ini soal proyeksi masa depan dan distribusi manfaat.
“Ukuran sukses bukan besarnya investasi. Sejauh mana orang Papua dilibatkan dan menikmati hasilnya, di situ letak keberhasilannya”, tandasnya.
Pendiri Institut Kajian Strategis Nasional, Edy Subroto, menambahkan Papua punya posisi strategis untuk ketahanan pangan nasional. Lahan, biodiversitas, dan komoditas lokalnya bisa jadi penopang saat dunia menghadapi tekanan iklim dan gangguan rantai pasok.
“Tapi jangan lihat tanah hanya sebagai pabrik. Tanah di Papua adalah ruang hidup dengan nilai sosial dan budaya. Pembangunan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dan karakter wilayahnya sendiri. Kalau tidak, berkeadilan itu hanya jargon,” sebut Edy.
Diskusi yang diikuti mahasiswa, aktivis, komunitas sosial, dan perwakilan mahasiswa Papua di Jakarta ini sepakat: dukung transformasi dan hilirisasi, dengan catatan.
Pembangunan harus memperkuat kualitas hidup, menjaga lingkungan, dan menghormati hak masyarakat adat. Tanpa itu, agenda nasional hanya menambah luka baru.
