#Keuchik Janni: 30 KK di tenda, warga sewa bingung bayar, huntara saja belum habis dibangun
ACEH UTARA | Banjir besar pada 25 November 2025 telah meratakan kebun warga Gampong Lubok Pusaka, Kecamatan Langkahan. Enam bulan kemudian, giliran janji negara yang meratakan harapan mereka.
Dana Tunggu Hunian nihil, jatah hidup tak ada, perabot lenyap. Tiga puluh kepala keluarga masih beralaskan terpal tenda, sementara warga yang memilih sewa rumah kini tercekik utang karena Dana Tunggu Hunian (DTH) tak kunjung cair.
Bencana tak hanya merobohkan rumah, tapi membongkar rapuhnya rantai pemulihan. Lubok Pusaka, salah satu diantara belasan desa yang “hilang” di Aceh, hidup dari utang, buruh harian, dan rantau.
“Satupun bantuan dari pemerintah belum cair untuk desa kami. Baik itu Dana Tunggu Hunian, jatah hidup, dana terdampak ekonomi dan perabot,” kata Keuchik Gampong Lubok Pusaka, Janni, Sabtu 30 Mei 2026.
Jerat utang mencekik warga yang memilih opsi DTH. Janji bantuan hunian sementara itu sudah enam bulan menggantung.
“Mereka yang memilih DTH, sekarang malah kebingungan mau bayar pakai apa,” ujar Janni.
Krisis ekonomi menelan warga paling dalam. Lubok Pusaka termasuk desa terparah saat banjir besar melanda. Dua puluh persen penduduknya memilih hengkang keluar daerah mencari kerja.
Yang bertahan hanya bisa mengandalkan tenaga sebagai buruh upahan harian, karena kebun dan sawah sudah rata dengan lumpur.
“Banyak yang sudah ke luar daerah untuk mencari kerja. Sedangkan yang masih menetap di desa mereka memilih menjadi buruh upahan harian, karena sebagian besar kebun masyarakat sudah rata dengan tanah,” kata Janni.
Secara fisik, desa ini nyaris padam. Dari beberapa dusun, kini hanya tersisa tiga: Tanah Merah, Bidari, dan Seuleumak. Enam bulan pascabencana, pembukaan jalan baru saja rampung. Hunian sementara pun belum selesai dibangun, apalagi hunian tetap.
“Tiga dusun itu baru jalan saja dibuka. Selain itu juga tidak ada apa-apa lagi. Jangankan pembahasan untuk membangun huntap dengan pemerintah, huntara saja belum habis. Kami lahan juga tidak ada, kami sangat berharap pemerintah peduli terhadap warga di sini,” pungkas Janni.
Keuchik Janni berharap ada kepedulian nyata dari pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten Aceh Utara. Tanpa intervensi cepat, Lubok Pusaka dikhawatirkan benar-benar “hilang” dari peta bukan karena banjir, tapi karena ditinggal negara.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Aceh Utara dan BPBA belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan pencairan DTH serta pembangunan huntara dan huntap di Gampong Lubok Pusaka.
