ACEH UTARA | Narasi lama tentang Aceh Merdeka kembali bergema di ruang publik, kali ini bukan dipicu oleh konflik bersenjata, melainkan oleh akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap lambannya penanganan bencana alam yang beruntun melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Di tengah banjir dan longsor yang memutus akses desa, merendam rumah, dan memaksa ribuan warga mengungsi, negara dinilai hadir setengah hati.
Bantuan yang datang terlambat, koordinasi yang tersendat, dan tidak ditetapkan sebagai bencana nasional membentuk ruang hampa kepercayaan masyarakat Aceh.
Dalam ruang itulah, ingatan kolektif tentang ketidakadilan masa lalu kembali menemukan momentumnya.
Aksi di depan gedung DPRK Aceh Utara awalnya berlangsung sebagai unjuk rasa menuntut tanggung jawab negara atas penanganan bencana, namun berubah menjadi ketegangan ketika massa mengibarkan bendera Bintang Bulan.
Aparat TNI yang berada di lokasi langsung melakukan pembubaran, dan tindakan represif terekam dan menyebar luas di media sosial.
Bagi sebagian warga, pengibaran bendera itu bukan semata tuntutan politik, melainkan ekspresi kemarahan yang tak tersalurkan.
“Ini jeritan orang-orang yang merasa ditinggalkan saat bencana,” ujar Mahyuddin, seorang peserta aksi.
Namun negara membaca simbol itu berbeda, sebagai ancaman terhadap keutuhan wilayah.
Hingga kini, pemerintah pusat belum memberikan respons komprehensif atas kritik tersebut.
Penanganan bencana masih berjalan sporadis, sementara pendekatan keamanan tetap dikedepankan dalam merespons ekspresi publik yang dianggap menyimpang.
Aceh hari ini tidak sedang menuju perang, tetapi sejarah menunjukkan, ketika negara gagal menjawab jeritan kemanusiaan, simbol-simbol lama akan selalu menemukan jalannya kembali ke ruang publik.
