Jakarta | H Sudirman atau Haji Uma Anggota Komite I DPD-RI menerima aspirasi dari dua guru honerer asal Bireuen yang ditolak oleh sistem saat mendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Mauliza dan Nuraini, mereka guru honorer di SDN Peusangan Selatan dan SDN 5 Bireuen, merasa kaget saat mendaftar untuk mengikuti PPPK tetapi tidak bisa mengikuti tes tersebut. Menurut info pada sistem Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sudah di nyatakan lulus di tahun 2022.
Kedua guru honorer tersebut mengaku pernah mengikuti tes PPPK pada tahun 2022 namun mengenai informasi penyataan kelulusan mereka tidak mengetahui sama sekali.
Sesudah terkonfirmasi ke Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCASN) Badan Kepegawaian Nasional (BKN), NIK mereka sudah lulus tes seleksi CASN pelamar PPPK pada tahun 2022 lalu.
Menurut mereka, pemerintah terkait di Kabupaten Bireuen tidak pernah mengkonfirmasi mereka sehingga mereka tidak pernah tahu telah lulus.
Menanggapi hal tersebut, Haji Uma menyurati Pj Bupati Bireuen dengan Nomor 11/10.2/B-01/DPD RI/x/2024 pada tanggal 20 November 2024 untuk meminta penjelasan terkait laporan warga dan meminta agar ini segera di tindaklanjuti.
Selanjutnya, pada tanggal 26 November 2024 Pj Bupati Bireuen membalas surat tertulis Haji Uma dengan Nomor Peg.800/1707 yang menjelaskan perihal kedua honorer Calon PPPK Bireuen.
“Pemerintah Bireuen melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah berupaya memfasilitasi serta menyurati BKN pusat di Jakarta”, kata Haji Uma, melalui keterangan tertulis kepada BisaApa.co.id, Sabtu, 7 Desember 2024.
Menurut Keterangan Pj Bupati Bireuen, kedua calon PPPK ini telah di kirimkan hasil kelulusan nya ke akun masing masing dan pemberitahuan untuk melengkapi pemberkasan, namun kedua calon PPPK ini tidak mengecek kembali akunnya dan tidak menyerahkan pemberkasan.
Dalam surat balasan Bupati Bireuen menyebutkan, mereka seharusnya begitu mendapatkan info kelulusan sudah harus melakukan pemberkasan dan mengisi riwayat hidup sesuai dengan tanggal penetapan akhir pemberkasan.
Mengenai hal ini pemerintah Bireuen juga sudah meminta kepada BKN Pusat untuk dapat mengaktifkan dan membuka akun mereka kembali sehingga mereka bisa mendapatkan hak mereka sebagai PPPK.
“Terimakasih Kepada Pj Bupati Bireuen dan BKPSDM yang sudah bertindak tanggap terhadap persoalan masyarakat”, pungkas senator Aceh tersebut.
