#Tanpa UPT Imigrasi, Data Kedatangan Tidak Valid dan PAD Pariwisata Bocor
SIMEULUE | Kedatangan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Kabupaten Simeulue, Aceh, melonjak tajam seiring viralnya Pantai Biru yang indah.
Di balik geliat pariwisata, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Simeulue mendesak pemerintah segera membuka Unit Pelaksana Teknis UPT Kantor Imigrasi di daerah 3T tersebut.
LMND menilai kondisi ini seperti “pedang bermata dua”. Di satu sisi, wisman membawa devisa. Di sisi lain, tanpa aturan jelas, Simeulue justru dirugikan.
Koordinator LMND Simeulue Ahmad Satria mengatakan, gelombang wisman terus berdatangan dengan dalih wisata. Namun pemerintah belum menyiapkan tata kelola yang tertib, baik administratif maupun teknis.
Akibatnya, pajak dibayar di luar daerah, tetapi dampak 100 persen dirasakan warga lokal. Sampah menumpuk, air bersih tertekan, norma adat bersentuhan, sementara jejak administrasi kedatangan wisman tidak tercatat di Simeulue.
Persoalan administratif menjadi sorotan utama. Saat ini, urusan paspor, visa, dan penindakan wisman masih terpusat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan.
Kondisi itu membuat data kedatangan wisman di Simeulue tidak valid. Imbasnya, potensi Pendapatan Asli Daerah PAD dari sektor wisata bocor ke luar daerah. Dari sisi sosial-budaya, Satria khawatir norma syariat dan adat Simeulue rawan tergilas.
“Hari ini masih normal. Tapi tanpa regulasi, ini masa transformasi yang paling berdampak pada agama, budaya, dan ekonomi. Kalau manfaat wisata tidak dinikmati warga, Simeulue bisa jadi bom waktu bagi generasi mendatang,” tegasnya.
LMND mendesak Pemkab Simeulue proaktif berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Satria, kantor imigrasi bukan kemewahan, melainkan kebutuhan dasar untuk wilayah perbatasan.
Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 4, fungsi keimigrasian wajib hadir di wilayah perbatasan. Tanpa UPT Imigrasi, potensi overstay, kerja ilegal, dan pelanggaran izin tinggal akan sulit diatasi.
“Negara harus hadir sekarang. Jangan tunggu konflik sosial baru bergerak,” tutup Satria.
