Ditengah gencarnya promosi investasi, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyatakan seluruh kebun sawit Aceh bebas dari deforestasi. Sekaligus mengundang perusahaan global untuk menanamkan modalnya.
Klaimnya terdengar bersih. Narasinya hijau. Pesannya meyakinkan: Aceh layak dipercaya pasar dunia.
Tapi ada satu pertanyaan dasar yang belum dijawab: kalau memang sebersih itu, kenapa CPO Aceh sampai hari ini masih harus numpang olah ke Sumatera Utara?
Di sinilah letak persoalannya. Kita sibuk menjual narasi keberlanjutan kepada investor luar, tapi lupa menyelesaikan pekerjaan rumah di dalam: membangun industri hilir.
Pemerintah Aceh sendiri berkali-kali mengakui keterbatasan itu. Tidak ada pabrik pengolahan yang memadai. Akibatnya, nilai tambah terbesar dari sawit Aceh tidak pernah mampir di Aceh.
Yang kita kirim ke Medan bukan hanya minyak mentah. Yang ikut keluar adalah lapangan kerja, pajak daerah, transfer teknologi, dan masa depan industrialisasi kita.
Ini paradoks. Di satu sisi kita mengklaim standar keberlanjutan tertinggi. Di sisi lain, kita gagal menangkap manfaat ekonomi paling dasar dari komoditas itu.
Klaim “bebas deforestasi” hari ini juga bukan perkara sederhana. Pasar global tidak lagi cukup dengan deklarasi.
Mereka menuntut traceability. Legalitas lahan. Bukti perlindungan kawasan konservasi. Penghormatan pada hak masyarakat. Hingga audit independen yang datanya bisa dibuka.
Tanpa itu semua, kalimat “bersih” hanya akan dibaca sebagai slogan. Dan slogan tidak bisa meyakinkan pembeli yang sudah trauma greenwashing.
Paradoks kedua: klaim itu berpotensi melahirkan rasa aman palsu. Seolah persoalan lingkungan Aceh sudah selesai.
Padahal tekanannya tidak berhenti di kebun sawit. Ada fragmentasi habitat karena jalan. Ada tambang. Ada konflik manusia dan satwa. Ada kebakaran. Ada perubahan tata ruang yang belum tertib.
Laporan-laporan sebelumnya juga pernah menyorot dugaan pembukaan hutan di area konsesi sawit di Aceh. Artinya, tata kelola tidak bisa ditutup hanya dengan satu pernyataan di forum investasi.
Investor global hari ini jauh lebih cerdas. Pertanyaannya bukan “apakah produk Anda hijau?”
Pertanyaannya adalah: “Siapa yang memverifikasi?” “Datanya di mana?” “Bagaimana Anda menyelesaikan konflik lahan?”
Jawabannya tidak ada di pidato. Jawabannya ada di institusi. Ada di sistem. Ada di keberanian pemerintah membuka data untuk diuji publik.
Ironisnya, Aceh punya aset yang jauh lebih mahal dari sekadar sawit. Kita punya Leuser. Kita punya hutan tropis terakhir. Kita punya keanekaragaman hayati yang tidak bisa ditanam ulang.
Aset itu bisa jadi fondasi daya saing jangka panjang. Tapi hanya jika dijaga dengan tata kelola kredibel, bukan hanya dipoles dengan narasi pemasaran.
Karena itu, yang dibutuhkan Aceh bukan lagi lomba membuat slogan hijau.
Yang kita butuhkan adalah keberanian membangun tata kelola hijau. Keberanian membangun pabrik. Keberanian memastikan rakyat Aceh yang pertama menikmati kue dari tanahnya sendiri.
Ingat, investasi berkualitas tidak datang kepada daerah yang paling keras berteriak “kami berkelanjutan”.
Ia datang kepada daerah yang paling mampu membuktikannya.
Dan di era ketika dunia alergi terhadap greenwashing, kejujuran adalah strategi investasi yang paling menguntungkan.
Bukan karena terdengar baik. Tapi karena terbukti benar.
