ACEH seharusnya jadi lumbung. Hutan menyimpan biodiversitas dunia. Laut membentang luas dengan hasil ikan melimpah. Di bawah tanah terpendam minyak, gas, dan emas. Di atas tanah, sawit dan komoditas lain tumbuh subur. Jumlah penduduk pun proporsional.
Tapi hari ini Aceh justru seperti lubang. Lumbung kekayaan itu dikeruk, dibawa keluar, lalu kita membeli lagi hasilnya dengan harga mahal.
Dua dekade lebih setelah konflik senjata berakhir, rakyat Aceh belum juga merasakan damai dalam bentuk kesejahteraan. Kemiskinan masih jadi wajah utama. Ini bukan soal kurangnya sumber daya. Ini soal cara kita memperlakukan sumber daya itu.
Dijual Mentah, Dibeli Mahal
Inilah ironi paling nyata. Hampir semua komoditas unggulan Aceh keluar dalam bentuk mentah. Tandan buah sawit, hasil hutan, hingga emas. Semuanya diangkut ke luar daerah, diolah di tempat lain, lalu kembali ke Aceh sebagai produk jadi dengan harga berkali lipat.
Di sektor kelautan kondisinya sama memprihatinkan. Fasilitas pengolahan ikan modern hampir tidak ada. Akibatnya, ketika nelayan melaut dan hasil tangkapan melimpah, harga justru anjlok. Beberapa waktu lalu kita menyaksikan nelayan terpaksa memusnahkan ikan karena tidak laku. Laut melimpah, tapi dompet nelayan tetap kering.
Tanpa industri pengolahan, Aceh hanya jadi tempat numpang lewat. Nilai tambah, lapangan kerja, dan uang semuanya mampir sebentar lalu pergi.
Pariwisata Jalan di Tempat, Investasi Ogah Masuk
Sebagai daerah dengan bentang alam dari Sabang sampai Singkil, pariwisata Aceh seharusnya jadi mesin ekonomi baru. Kenyataannya jalan di tempat. Tidak ada magnet besar, tidak ada narasi kuat. Pemerintah hanya bangga menghitung jumlah kunjungan, tanpa pernah bertanya apakah wisatawan puas dan mau kembali.
Iklim usaha juga tidak ramah. Akses kredit ke perbankan, termasuk bank syariah, sangat sulit. Petani dan nelayan akhirnya lari ke tengkulak. Mereka terpaksa menjual cepat dengan harga murah karena tidak punya pilihan lain untuk menambah nilai produknya.
Sementara itu investor masih enggan. Ekonomi biaya tinggi dan praktik pungutan liar yang dilakukan orang-orang berseragam masih jadi momok. Di atas kertas semua terlihat normal. Di lapangan, semua dipersulit.
Saatnya Tutup Lubang Itu
Ironi ini harus segera diakhiri. Gubernur Aceh Muzakir Manaf harus memimpin perubahan. Instruksi tegas perlu turun ke seluruh kepala daerah di 23 kabupaten/kota.
Langkahnya jelas: pertama, bangun industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Kedua, buka akses pembiayaan berbasis klaster usaha bersama perbankan syariah agar UMKM naik kelas. Ketiga, dan ini paling mendesak, basmi praktik ekonomi biaya tinggi dan pungli yang sudah mengakar.
Cukuplah waktu dihabiskan untuk seremoni dan wacana. Rakyat Aceh sudah menunggu terlalu lama. Mereka tidak butuh 20 tahun lagi untuk keluar dari lubang kemiskinan ini.
Aceh punya segalanya untuk jadi lumbung. Yang kita butuhkan sekarang hanya satu: keberanian untuk mengelola kekayaan itu sendiri. Jangan sampai lumbung kita terus menganga menjadi lubang.
