Aceh adalah daerah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Letak geografis di jalur pertemuan lempeng, kondisi topografi yang beragam, serta dampak perubahan iklim menjadikan Aceh rawan gempa bumi, banjir, longsor, abrasi pesisir, hingga kekeringan di sejumlah wilayah. Realitas ini menuntut cara pandang baru.
Bencana tidak boleh hanya diperlakukan sebagai peristiwa darurat, melainkan sebagai bagian dari agenda besar pembangunan daerah. Pengalaman panjang Aceh menghadapi bencana semestinya menjadi modal berharga untuk membangun daerah yang lebih tangguh.
Penanganan bencana harus di tempatkan dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang, bukan berhenti pada tahap tanggap darurat dan rehabilitasi sementara. Inilah momentum untuk membangun Aceh baru.
Dalam perspektif perencanaan pembangunan wilayah dan perdesaan, bencana seringkali diperparah oleh kelemahan tata ruang dan kebijakan pembangunan. Permukiman yang tumbuh di kawasan rawan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta pembangunan infrastruktur tanpa memperhitungkan risiko bencana menjadi faktor yang memperbesar dampak kerusakan.
Karena itu, pendekatan pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction) harus menjadi arus utama dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJMD, hingga rencana pembangunan gampong. Peta rawan bencana harus menjadi rujukan utama dalam menentukan lokasi permukiman, kawasan ekonomi, dan infrastruktur strategis.
Hal ini sejalan dengan kebijakan nasio- nal dalam RPJMN yang menekankan pembangunan berbasis mitigasi risiko dan adaptasi perubahan iklim. Perencanaan yang baik bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan bahwa setiap pembangunan tidak menciptakan kerentanan baru bagi masyarakat.
Pembangunan infrastruktur pascabencana kerap dikejar target kecepatan. Namun, yang lebih penting adalah ketahanan jangka panjang. Jalan, jembatan, irigasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan di Aceh harus dirancang dengan standar tahan bencana dan adaptif terhadap kondisi iklim.
Konsep infrastruktur tangguh perlu diterapkan secara konsisten, termasuk penggunaan desain tahan gempa, sistem drainase yang memadai, serta pendekatan berbasis alam seperti rehabilitasi mangrove dan kawasan resapan air.
Infrastruktur tidak hanya menopang aktivitas ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai jalur evakuasi dan akses logistik saat bencana terjadi. Pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah perdesaan dan daerah terpencil menjadi sangat penting, mengingat wilayah-wilayah tersebut seringkali terdampak paling parah, namun paling lambat dalam proses pemulihan.
Penanganan bencana tidak boleh menciptakan masalah baru bagi masa depan. Prinsip keberlanjutan ha- rus menjiwai setiap kebijakan dan program. Rekonstruksi harus ramah lingkungan, efisien energi, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Eksploitasi sumber daya alam pascabencana tanpa kontrol justru akan meningkatkan risiko bencana berikutnya.
Pemulihan ekonomi
Bencana hampir selalu berdampak langsung pada ekonomi rakyat, petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Karena itu, pemulihan ekonomi pasca-bencana harus dirancang secara berkeadilan dan berbasis potensi lokal, bukan semata bantuan konsumtif jangka pendek. Program pemulihan perlu mendorong cash for work, program padat karya, pembelian hasil produksi masyarakat, pemulihan lahan pertanian dan pesisir, serta dukungan permodalan bagi UMKM harus menjadi prioritas.
Diversifikasi mata pencaharian juga penting agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada satu sektor yang rentan terhadap bencana. Sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, alumni, dan dunia usaha sangat dibutuhkan untuk menghadirkan inovasi tek- nologi tepat guna, pendampingan usaha, serta akses pasar yang berkelanjutan.
Pengalaman Aceh menunjukkan bahwa modal sosial masyarakat, gotong royong, solidaritas, dan peran gampong, menjadi kekuatan utama dalam menghadapi bencana. Namun, modal sosial ini perlu diperkuat melalui kebijakan yang lebih sistematis. Pendidikan kebencanaan, simulasi evakuasi, dan penguatan kelembagaan gampong harus menjadi bagian dari pembangunan sosial.
Keterlibatan perempuan, pemuda, lansia, dan kelompok rentan perlu diarus utamakan dalam perencanaan dan penanganan bencana. Selain itu, pemulihan psikososial, khususnya bagi anak-anak, harus mendapat perhatian serius agar bencana tidak meninggalkan trauma jangka panjang.
Aceh patut bersyukur karena saat ini dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur (H Muzakir Manaf atau Mualem dan H Fadhlullah SE atau Dek Fadh) dengan kepemimpinan yang kuat serta memiliki kedekatan emosional dan komunikasi yang baik dengan Presiden Republik Indonesia.
Modal kepemimpinan dan hubungan strategis ini merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan secara optimal. Kedekatan dengan pemerintah pusat membuka ruang percepatan koordinasi lintas kementerian, sinkronisasi program nasional, serta dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur tahan bencana dan pemulihan ekonomi daerah. Momentum ini perlu diarahkan dengan agenda yang je- las, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Aceh Meuseuraya
Membangun Aceh baru pascabencana tidak cukup dengan anggaran, infrastruktur, dan program teknis semata. Ia membutuhkan arah yang jelas, nilai yang kokoh, serta semangat kebersamaan dalam setiap proses pembangunan. Bencana harus menjadi titik balik untuk memperbaiki cara kita merencanakan pembangunan, menjaga alam, dan memperkuat manusia serta komunitas sebagai pusat kebijakan.
Aceh memiliki modal penting untuk melangkah ke depan. Pengalaman panjang menghadapi bencana, kekuatan sosial di tingkat gampong, serta kepemimpinan daerah yang kuat dengan dukungan dan perhatian pemerintah pusat. Seluruh potensi ini hanya akan bermakna jika dikelola secara kolaboratif, lintas sektor, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Inilah esensi dari visi Muelem-Dek fadh, Aceh Maju Meuseuraya. Aceh yang bergerak maju bukan sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama. Petuah Aceh “Kaya meuih hana meusampe, kaya pade nyang seumpurna” (Kaya emas belum sempurna, kaya padi baru sempurna), menjadi pengingat yang sangat relevan dalam konteks ini. Kekayaan yang hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya dan pertumbuhan semu tidak akan mem- bawa keselamatan.
Sebaliknya, kesejahteraan yang dibangun atas dasar keberlanjutan, keadilan sosial, dan keharmonisan dengan alam adalah kekayaan yang sesungguhnya. Prinsip inilah yang seharusnya menuntun kebijakan penanganan bencana dan pembangunan Aceh ke depan.
Dengan berpegang pada kearifan lokal, diperkuat perencanaan yang matang, ditopang infrastruktur tangguh, ekonomi rakyat yang berkeadilan, serta kepemimpinan yang kuat dan inklusif, Aceh memiliki peluang besar untuk benar-benar bangkit. Bukan sekadar pulih dari bencana, tetapi melangkah maju secara ‘meuseuraya’; bersama rakyat, bersama alam, dan bersama masa depan.
Oleh: Firdaus Noezula, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Daerah Himpunan Alumni IPB Aceh.
