PERTAMAX naik lebih dari 30 persen. Bukan hanya harga yang melambung, tapi juga antrean panjang yang kini diperebutkan pemburu biosolar dan mantan pengguna pertamax yang turun kelas.
Negara baru saja menambah satu beban lagi di punggung rakyat yang sudah nyaris bungkuk. Kenaikan ini bukan peristiwa ekonomi biasa. Ia adalah keputusan politik yang memaksa kelas menengah dan bawah masuk mode bertahan.
Saat harga kebutuhan pokok terus merangkak, pendapatan mereka tetap jalan di tempat. Ketika harus memilah kebutuhan agar tidak boncos, negara justru menyiram bensin ke api inflasi.
Yang membuat luka ini terasa penghinaan adalah kontrasnya dengan sikap elit. Di pusat hingga daerah, renovasi rumah dinas dan pembelian mobil baru jalan terus.
Efisiensi hanya hidup di pidato. Di lapangan, yang terlihat adalah sikap semau gue. Pajak ditarik, subsidi dicabut, tapi gaya hidup pejabat tak tersentuh.
Ini bukan soal salah urus. Ini soal prioritas. Negara memilih menjaga kenyamanan segelintir orang ketimbang menjaga daya beli mayoritas.
Fiskal, pajak, dan subsidi disusun bukan untuk melindungi rakyat, melainkan untuk mengamankan pesta anggaran.
Akibatnya, pesimisme menyebar lebih cepat dari inflasi. Obrolan di warung kopi, grup WhatsApp, dan pinggir jalan kini berujung pada satu kata: bertahan. Tabungan digadaikan, bantalan sosial habis, dan kepercayaan pada negara menipis.
Saat keputusasaan menjadi pemersatu, perubahan setengah hati hanya akan mempercepat runtuhnya legitimasi. Klaim perbaikan yang hanya dinikmati elit terdengar seperti ejekan.
Jika pola ini dibiarkan, Indonesia tidak perlu menunggu krisis untuk disebut gagal. Prosesnya sudah berjalan. Bangsa ini perlahan menjadi bangsa gagal sebelum sempat menjadi bangsa bangkrut.
