ACEH SINGKIL | Kekhawatiran warga soal dampak pajak membuat BPS Aceh Singkil turun tangan meluruskan. Kepala BPS Aceh Singkil Subhan menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 murni untuk data pembangunan dan tidak dipakai menentukan pajak maupun mengubah kategori desil keluarga.
Pernyataan itu disampaikan Subhan, Rabu, (24/6/2026). Ia meminta masyarakat membuka pintu dan memberi jawaban yang benar kepada petugas sensus yang turun ke lapangan.
“Pendataan ini murni untuk kepentingan data pembangunan, bukan untuk pajak ataupun penilaian status ekonomi masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat mendukung pelaksanaan program ini dengan menerima kedatangan petugas serta memberikan data yang akurat dan benar,” ujarnya.
Subhan menyebut sensus tahun ini bertujuan memotret kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Hasilnya akan menjadi acuan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan, sehingga validitas data sangat ditentukan oleh partisipasi warga.
“Kami minta masyarakat tidak perlu khawatir menerima kedatangan petugas sensus, serta memberikan data yang valid dan benar,” katanya.
Soal pelaksanaan, BPS mengaku tidak menemukan kendala besar selama sepekan berjalan dan belum ada penolakan dari warga.
Tantangan utama justru bersifat teknis, yakni keterbatasan akses internet di sejumlah wilayah sehingga petugas harus ekstra dalam mengunggah data.
“Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ada kendala besar maupun penolakan dari warga,” pungkas Subhan.
