Aceh Timur | Pemerintah Kabupaten Aceh Timur secara resmi meluncurkan penyaluran bantuan pangan berupa beras untuk periode Juni dan Juli 2025 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Launching yang dilaksanakan di lapangan kota Peurelak, pada Sabtu, 19 Juli 2025, sebagai bagian dari upaya mendukung program strategis nasional dalam rangka memperkuat ketahanan pangan.
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky meninjau langsung proses distribusi bantuan tersebut guna memastikan penyalurannya sesuai dengan instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Hari ini, Pemerintah Aceh Timur bersama Bulog menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat sebanyak lebih dari 53.000 orang. Masing-masing penerima mendapatkan 20 kilogram beras,” kata Bupati.
Bantuan ini, kata Bupati? akan disalurkan secara bertahap oleh Perum Bulog, Bappeluh, serta Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur. Data penerima mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diperbarui dan difilter melalui sistem Desil tingkat kesejahteraan 1-5.
“Ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, apalagi saat ini harga beras sedang tinggi. Bantuan ini semoga bisa meringankan beban pengeluaran warga,” imbuhnya.
Selain penyaluran langsung, pemerintah juga merencanakan pelaksanaan operasi pasar di 24 kecamatan. Beras yang dijual dalam operasi pasar ini berukuran 5 kg dengan harga di bawah harga pasar dan akan digelar secara bertahap di pusat-pusat pemerintahan kecamatan.
“Kami berharap seluruh upaya ini bisa bermanfaat langsung bagi masyarakat,” pungkas Bupati.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh Timur, Jamaluddin, menjelaskan bahwa total beras yang disalurkan mencapai 869.620 kg untuk 43.481 Kepala Keluarga (KK) di 513 desa dari 24 kecamatan.
“Penyaluran bantuan pangan ini untuk periode Juni dan Juli 2025, dengan jatah masing-masing penerima sebesar 20 kilogram,” jelas Jamaluddin.
Ia juga menegaskan bahwa tugas penyaluran bantuan menjadi tanggung jawab Perum Bulog hingga sampai ke KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
“Adapun Dinas Sosial bertugas melalui pilar-pilar sosial seperti TKSK sebagai koordinator di kecamatan yang menjadi penghubung antara Bulog dan masyarakat, serta PKH yang bertugas memonitor dan memastikan bantuan sampai tepat sasaran,” pungkas Jamal.
