JAKARTA | Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem dan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto sepakat merevisi Rencana Pengembangan Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman, Blok Andaman.
Kesepakatan itu disampaikan juru bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, usai pertemuan di Kantor SKK Migas Jakarta, Kamis 11 Juni 2026.
Skema awal dinilai minim dampak ekonomi bagi Aceh karena gas dan kondensat akan diproses di FPSO lepas pantai. Mualem mengusulkan agar pengolahan dipindah ke darat dengan memanfaatkan fasilitas KEK Arun, Lhokseumawe.
“Mereka bersedia mengakomodir revisi PoD yang akan kita sampaikan,” kata Nurlis.
Mualem tidak menolak proyek Lapangan Migas Tengkulo yang digarap Mubadala Energy. Namun sejumlah poin dalam Plane of Development yang ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas Maret 2026 perlu diperbaiki agar tidak merugikan Aceh.
Sesuai PoD awal, gas dan kondensat diproses di FPSO di South Andaman, lalu disalurkan ke Onshore Receiving Facilities di KEK Arun melalui pipa lepas pantai.
Mualem mengusulkan skema langsung ke darat untuk diolah di Onshore Processing Facility dengan memanfaatkan fasilitas KEK Arun.
“Jadi skema penyaluran gas langsung ke darat untuk diolah di KEK Arun. Tujuan Gubernur agar Blok Andaman dapat membawa keuntungan pada semua pihak. Mubadala sebagai investor dapat keuntungan, begitu juga Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan masyarakat Aceh”, ujar Nurlis.
Mualem menilai pengolahan di darat lebih efektif menggerakkan industri pupuk dan petrokimia lokal serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Fasilitas terapung dinilai terlalu terisolasi di lepas pantai.
“Onshore akan mendorong multiplier effect ekonomi dengan bertumbuhnya sektor industri lainnya serta membuka lapangan usaha baru,” kata Nurlis.
Ia menyebut skema serupa sudah diterapkan di Blok Marsela, Laut Arafuru, Maluku. “Sudah kami pindahkan dari laut ke darat,” kata Kepala SKK Migas Djoko Siswanto dalam pertemuan itu.
Pertemuan Rabu malam 10 Juni 2026 itu turut dihadiri Sekda Aceh M Nasir Syamaun, Staf Khusus Gubernur Teuku Irsyadi, Tenaga Ahli Sekda bidang Migas Akhyar, dan Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis.
Semula SKK Migas berencana menggelar jumpa pers bersama Gubernur Mualem untuk menjelaskan perkembangan Blok Andaman. Namun Mualem menilai waktunya belum tepat.
“Beliau akan tentukan waktu yang lebih cocok, setelah semuanya nyaman dengan proses Blok Andaman. Pertimbangan utama Gubernur Mualem adalah kenyamanan rakyat Aceh,” kata Nurlis.
Jumpa pers baru akan digelar setelah revisi PoD disepakati. “Setelah Gubernur Mualem menilai bahwa proyek Blok Andaman menguntungkan bagi Aceh, baru beliau bersedia jumpa pers untuk disampaikan kepada publik,” ujarnya.
