Aceh kembali berdiri di persimpangan yang ganjil antara semangat perjuangan yang diwariskan sejarah dan kenyataan getir kemiskinan struktural yang tak kunjung surut. Provinsi yang lahir dari daya tahan dan pengorbanan darah itu kini tampak tersandera oleh hiruk-pikuk kekuasaan.
Energi yang seharusnya diarahkan untuk pemulihan, malah terkuras dalam perebutan pengaruh. Bencana banjir lumpur yang menerjang Aceh November tahun lalu, belum benar-benar pulih dari ingatan publik. Air yang meluap bukan sekadar peristiwa alam, melainkan kelalaian panjang jejak tangan manusia yang abai.
Di tengah luka itu, rakyat berharap negara hadir dengan empati dan ketegasan. Namun yang muncul justru sebaliknya pertunjukan konflik elite. Di ruang sidang DPRA, akal sehat seperti kehilangan tempatnya. Lembaga yang semestinya menjadi jangkar stabilitas malah terseret dalam pusaran konfrontasi.
Di bawah kepemimpinan Zulfadli, tensi politik tak kunjung reda. Polemik pergantian Sekda Aceh yang dinilai tak sejalan dengan keputusan gubernur menjadi pemantik awal. Namun alih-alih mereda, konflik itu menjelma menjadi pola.
Konfrontasi seperti menjadi bahasa politik baru dipertontonkan tanpa jeda, bahkan ketika rakyat masih bergelut dengan trauma dan ketidakpastian. Di tengah kegaduhan itu, arah baru mulai dicari. Tiga nama mencuat sebagai kandidat pengganti kursi Ketua DPRA Saiful Bahri, M. Nur H. Moop, dan Salma.
Mereka bukan sekadar figur politik, melainkan representasi dari basis sosial dan geografis yang berbeda. Nama Saiful Bahri atau yang dikenal sebagai Pon Yaya membawa rekam jejak yang tidak bisa diabaikan. Ia bukan sosok baru dalam dinamika DPRA. Pernah memimpin lembaga ini pada periode sebelumnya, ia dikenal menjadikan butir-butir MoU sebagai landasan dalam setiap pengambilan kebijakan.
Pengalaman dan kedekatannya dengan struktur kekuasaan menjadikannya figur yang mapan dalam lanskap politik Aceh. Namun, di tengah situasi Aceh yang membutuhkan ketenangan, publik juga berhak menilai apakah pengalaman itu mampu menghadirkan perubahan, atau justru menjadi bagian dari pola lama yang selama ini dipersoalkan.
Sementara itu, H. Maop yang berangkat dari wilayah Timur Aceh membawa dimensi historis yang tak bisa diabaikan. Kawasan itu dikenal sebagai salah satu pintu awal masuknya Islam di Nusantara. Dari ruang sejarah itu, Maop memikul simbol peradaban keteguhan nilai, kedalaman tradisi, dan kemampuan membaca arah zaman.
Ia bukan hanya representasi wilayah, tetapi juga simbol kesinambungan antara identitas dan kepemimpinan. Di sisi lain, Salma menghadirkan wajah kepemimpinan yang lebih tenang dan merangkul. Kedekatannya dengan rakyat serta kemampuannya menjembatani umara dan ulama menjadikannya figur yang mampu meredam ketegangan.
Dalam lanskap politik yang keras, pendekatan seperti ini justru menjadi kebutuhan mendesak. Namun, lebih dari sekadar siapa figur yang layak, situasi hari ini menuntut keputusan yang cepat dan tegas. Pergantian Ketua DPRA bukan lagi sekadar opsi politik melainkan kebutuhan mendesak.
Masyarakat Aceh sedang berjuang untuk pulih dari bencana, bangkit dari tekanan ekonomi, dan keluar dari trauma yang belum selesai. Dalam kondisi seperti ini, mempertahankan pola kepemimpinan yang konfrontatif hanya akan memperpanjang luka.
Publik Aceh sudah lelah. Mereka muak dengan politik yang gaduh, dengan konflik yang dipertontonkan tanpa arah. Yang dibutuhkan hari ini bukan adu kuat, melainkan kemampuan merangkul dan menenangkan. Bukan suara yang meninggi, tetapi keputusan yang menyembuhkan.
Di sinilah pergantian kepemimpinan harus dimaknai sebagai titik balik. Menggeser arah ke wilayah Timur dengan figur seperti H. Maop bukan sekadar kompromi politik, tetapi langkah strategis menghadirkan keseimbangan dan harapan baru.
Sementara kehadiran sosok seperti Bunda Salma memberi alternatif kepemimpinan yang lebih inklusif dan membumi. Dan di sisi lain, figur seperti Pon Yaya tetap menjadi bagian dari pertimbangan publik dengan segala pengalaman dan catatan yang menyertainya.
Aceh tidak kekurangan tokoh. Yang selama ini hilang adalah kesadaran untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas ego kekuasaan. Jika pergantian ini kembali terseret dalam tarik-menarik kepentingan, maka Aceh hanya akan berjalan di tempat.
Namun jika ini dijadikan momentum untuk mengakhiri konfrontasi dan memulai kepemimpinan yang lebih teduh, maka Aceh masih punya kesempatan untuk benar-benar pulih. Sudah saatnya gaduh dihentikan. Aceh tidak butuh panggung konflik. Aceh butuh pemimpin.
Tulisan ini ditulisi oleh wartawan BisaApa.co.id!
