Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dan Presiden Prabowo Subianto sepakat untuk mengalokasikan dana sebesar Rp 10 triliun untuk Aceh, yang terdiri dari Rp 8 triliun untuk pembangunan Aceh dan Rp 2 triliun sebagai dana abadi untuk para eks-kombatan GAM.
Kedekatan antara Mualem dan Prabowo yang sebelumnya hanya berupa silaturahmi, kini telah menjelma menjadi komitmen anggaran jumbo yang mengguncang arena politik Aceh. Mualem optimistis bahwa dana tersebut akan menjadi terobosan besar bagi pembangunan Aceh.
“Presiden setuju. Aceh akan mendapatkan Rp 8 triliun. Dan Rp 2 triliun untuk para kombatan,” kata Mualem dalam beberapa kesempatan di hadapan publik.
Namun, dana jumbo ini juga memicu pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Publik Aceh masih skeptis terhadap janji anggaran ini, mengingat hasil Pilpres lalu yang menunjukkan bahwa Aceh tidak sepenuhnya mendukung Prabowo.
Mualem dan Prabowo memiliki kepentingan politik yang sama dalam kesepakatan ini. Mualem mempertebal modal politiknya sebagai pemimpin Aceh yang mampu “membawa pulang hasil” dari pusat, sementara Prabowo mendapatkan legitimasi moral di wilayah yang selama dua dekade menjadi daerah paling kritis terhadap pemerintah pusat.
Pertanyaan utama yang masih menggantung adalah apakah Rp 10 triliun ini akan menjadi babak baru pembangunan Aceh, atau justru membuka ruang kritik baru atas cara pemerintah daerah mengelola rekonsiliasi dan kekuasaan?
Penulis adalah Wartawan.***
